TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
LaNyalla mendukung hal tersebut. Menurutnya para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.
"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Rabu, 6 Maret 2022.
Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik.
Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. "Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," katanya.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024
- Baca Juga: Ketua DPD RI Bahas PT Nol Persen dengan Perwakilan Raja dan Sultan Nusantara
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat.
"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode," katanya.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Sebut Pentingnya Pembangunan SDM Berkarakter dan Bermoral
- Baca Juga: Ketua DPD RI: Biang Masalah Solar Karena Penetapan Kuota BPH Migas yang Salah
Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.
"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tegasnya. []
