Jakarta - Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020.
Dalam laporannya, Menteri KeuanganvSri Mulyani menyatakan, DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah.
Menkeu Sri Mulyanimenuturkan bahwa acuan itu diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yaitu dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap. Mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, Insya Allah, 100 tahun Indonesia Merdeka," kata Sri Mulyani, Kamis, 14 November 2019.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan agar mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.
"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020," ucap dia.
Sebagai menteri yang berpengalaman, karena telah menjabat periode kedua dalam kepemiminan Jokowi, dia menyebut belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 2.540,4 triliun.
Dia mengatakan, dari keseluruhan belanja negara tersebut Rp 909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian dan lembaga. Sementara untuk TKDD nilainya mencapai Rp 856,9 triliun.
"Kami juga sampaikan bahwa DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Bapak Presiden hari ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020," katanya. []
