Presiden Jokowi Harus Berhati-hati Terhadap Jebakan

Sebaiknya, lanjut Fernando, Jokowi agar memberikan instruksi kepada wapres dan semua menteri untuk fokus menuntaskan persoalan Covid-19.
Presiden Jokowi (Foto: setkab.go.id/BPMI Setpres)

Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyarakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih berhati-hati terhadap masukan yang diberikan oleh pihak-pihak di sekelilingnya.

"Jokowi harus secara jeli mempertimbangkan masukan dari orang di sekelilingnya apakah masukan tersebut baik atau tidak dan apakah akan semakin menyengsarakan rakyat atau tidak," kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Sabtu, 17 Juli 2021.


Seperti usulan vaksin berbayar yang sempat kontra dikalangan masyarakat walaupun akhirnya dibatalkan oleh Jokowi.


Dia berharap usulan-usulan yang mendapat perhatian Jokowi untuk lebih dipertimbangkan kembali, jangan sampai menciptakan kebijakan yang meresahkan masyarakat apalagi membuatnya menjadi anti terhadap pemerintah yang konstitusional ini.

"Seperti usulan vaksin berbayar yang sempat kontra dikalangan masyarakat walaupun akhirnya dibatalkan oleh Jokowi. Terhadap perpanjangan PPKM Darurat, Jokowi harus mempertimbangkan dampak bagi masyarakat. Waktu PPKM selama 17 hari sudah sangat membuat resah dan sengsara masyarakat," katanya.

"Banyak yang sudah menyatakan penolakan terhadap perpanjangan PPKM Darurat. Tolong pak Jokowi mempertimbangkan secara serius agar PPKM Darurat tidak dilanjutkan, apalagi wilayah Jawa dan Bali lebih dari setengah jumlah masyarakat Indonesia," katanya

Sebaiknya, lanjut Fernando, Jokowi agar memberikan instruksi kepada wapres dan semua menteri untuk fokus menuntaskan persoalan Covid-19. "Jangan sampai terjadi dampak politik atas kebijakan yang diambil Jokowi tanpa mempertimbangkan dampak yang begitu serius kepada masyarakat. Pak Presiden, jangan sampai menyesal kemudian hari," katanya. []

Baca Juga: Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Berita terkait
Mahfud MD: Awalnya Vaksin Berbayar Karena Ledakan Covid-19
Mahfud MD tegas mengatakan ide tersebut muncul ke permukaan saat kasus Covid-19 varian baru yakni delta meledak.
WHO Sentil Pemerintah Indonesia yang Jual Vaksin Berbayar
WHO mengkritik pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan vaksinasi berbayar atau vaksin gotong royong.
Kemenkes: Vaksinasi Berbayar Tetap Dilanjutkan
Pemerintah akan tetap melanjutkan program vaksinasi gotong royong berbayar. Keputuskan itu menunggu petunjuk teknis yang sedang disiapkan.
0
Presiden Jokowi Harus Berhati-hati Terhadap Jebakan
Sebaiknya, lanjut Fernando, Jokowi agar memberikan instruksi kepada wapres dan semua menteri untuk fokus menuntaskan persoalan Covid-19.