Jakarta - Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 September 2020 menyampaikan pidato pertamanya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jokowi mengingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian global dapat hancur jika persaingan geopolitik terus meningkat.
Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kita hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan .
“Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Tidak ada gunanya merayakan kemenangan di antara reruntuhan. Tidak ada gunanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang sedang tenggelam, ” kata Presiden Jokowi seperti diberitakan dari South China Morning Post versi portal, Rabu, 23 September 2020.
Jokowi mengungkap soal perang dalam pidatonya menyinggung ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Termasuk perebutan wilayah Laut China Selatan.
“Prinsip-prinsip PBB. Piagam dan hukum internasional seringkali diabaikan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, ”kata Jokowi.
Kata Jokowi lagi,“Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kita hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan dan harta benda yang akan ditimbulkan jika 'perang kata' memburuk menjadi perang senjata nuklir dan rudal yang sebenarnya.”
Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan. Ini sebuah posisi yang ditolak oleh AS dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutip ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Awal bulan ini, pemerintah Indonesia memprotes ketika kapal penjaga pantai China memasuki kawasan Laut Natuna Utara, yang diklaim China sebagai bagian dari Laut China Selatan. Konflik ini merupakan yang terbaru dari beberapa klaim China terhadap kawasan Indonesia pada tahun lalu.
Sebelumnya kapal coast guard China lagi-lagi masuk ke kawasan Laut Natuna. Hal ini membuat jengkel Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Tak mau kawasan Indonesia terusik, KN Nipah- 321 milik Bakamla mengusir kapal China tersebut yang kedapatan berkeliaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kejadian itu terjadi pada Sabtu lalu, 12 September 2020. []
- Baca Juga: Untuk Perdana, Presiden Jokowi Pidato dalam Sidang PBB
- Jokowi Ungkap Cara Pemulihan Ekonomi Global dalam Sidang PBB
