Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan kewenangan kepada sejumlah menteri koordinator (Menko) untuk membatalkan atau mem-veto segala kebijakan atau peraturan kementerian yang saling berlawanan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Jokowi meminta seluruh kementerian mengerjakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Nawacita atau sembilan program pembangunan.
Sejumlah kementerian koordinator disebutnya bakal mengawal kerja tim para pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden dan sebagainya," kata Mahfud di halaman Istana Negara Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019, melansir Antara.
"Tugas menko mengawal, mengkoordinasikan, menarik yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat. Sehingga team work tampak bahwa itu pelaksanaan visi Presiden," katanya.
Bersama sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri, Mahfud mengaku telah mengikuti sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menko itu, kata Presiden, bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan.
Terkait hak veto menteri koordinator, ia mengatakan jika ada kebijakan yang berbenturan maka akan dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diveto oleh menko.
"Kalau sudah gamblang, masa apa-apa mau lapor. Kalau masih complicated apakah ini bertentangan satu sama lain, apa ini tidak sesuai dengan kebijakan Presiden, ya kita bicara dulu," kata Mahfud.
Diketahui, ada empat menteri koordinator yang bertugas di Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi. Yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan
Baca juga: Daftar Lengkap Nama Menteri di Kabinet Indonesia Maju
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana mengarahkan para menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja sama kompak dalam satu tim.
Dia juga menekankan penyelesaian masalah dalam rapat secara terkoordinasi. []
