Presiden BEM Unikarta: IKN di Kaltim Pemersatu Bangsa

Hal ini karena pembangunan IKN di Kaltim memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas, khususnya warga di Kalimantan.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta), Muhammad Junaidi. (Foto: Tagar)

Jakarta - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta), Muhammad Junaidi memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajaran pemerintah pusat dan DPR RI, yang telah menyepakati bersama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ada dua Kabupaten yang akan menjadi titik dari IKN Nusantara tersebut. Yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"BEM Unikarta melihat ini merupakan langkah yang baru bagi masyarakat Kaltim, terlepas ada yang setuju dan tidak setuju, itu soal lain," kata Junaidi kepada wartawan di Kampus Unikarta, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dikutip Senin, 21 Maret 2022.

Hal ini karena pembangunan IKN di Kaltim memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas, khususnya warga di Kalimantan. Oleh sebab itu, tak heran jika pembangunan IKN tersebut menjadi momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat sekitar.

"Karena pembangunan IKN di PPU dan Kukar dengan segala infrastrukturnya tersebut, tentu akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kawasan di Kaltim, seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, akan menjadi kawasan yang maju pesat," ujarnya.

Kemudian, dengan adanya acara seremonial yang diselenggarakan Presiden Jokowi dan Gubernur Se Indonesia pada waktu lalu, dimana mereka semua berkumpul di pusat IKN yang ada di Kecamatan Sepaku dengan membawa kendi berisi air dan tanah yang berasal dari wilayah masing-masing Propinsi di Indonesia untuk disatukan di IKN Nusantara.

Terkait hal itu, pihaknya pun memberikan perspektif yang baik, bahwa ada upaya yang tengah dibangun oleh Presiden Jokowi tentang nilai persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia.

"Kami menilai bahwa ini menunjukkan upaya bentuk penguatan simbolisme persatuan dan nasionalisme yang baik dan patut dijaga, karena kondisi bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda tapi bisa dipersatukan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," tandasnya.

Demikian juga terkait dengan kondisi demografi penduduk wilayah Kaltim yang multi etnis, beraneka ragam budaya, bahasa dan adat masing-masing warga yang berdiam dan bekerja, namun sejauh ini tetap bisa terjaga kerukunannya karena semangat bhineka tunggal ika tersebut.

Kemudian, BEM Unikarta menilai bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menyatukan seluruh air dan tanah dari seluruh propinsi di Indonesia, sebagai bentuk dukungan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan IKN di Kaltim.

"BEM Unikarta pada prinsipnya menerima kepindahan IKN di wilayah Kaltim, utamanya demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat pedalaman yang selama ini tersisihkan dari sentuhan pembangunan," paparnya.

Pun demikian, Junaidi memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh Badan Otorita IKN dan Pemda setempat, di mana skala prioritas harus diperhatikan.

"Terkait dengan program IKN yakni prioritas pembangunan bidang Pendidikan, Peningkatan SDM lokal dan penguatan Ekonomi," ucapnya.

Terakhir, Junaidi mengebut bahwa semestinya, Pemda Kukar juga harus jemput bola tentang skala prioritas pembangunan ke depan seiring pembangunan IKN di PPU dan Kukar oleh Badan Otorita IKN tersebut

"Sinergitas itu penting, guna menangkap peluang sektor apa yang harus dibenahi, seperti ketahanan pangan pertanian, perikanan, tata kelola hunian kawasan urban, pariwisata, transportasi harus diantisipasi dan disiapkan, sehingga tidak ada salahnya Pemda mendengar dan mengakomodir aspirasi yang berkembang di kalangan wakil rakyat dan akademisi," pungkasnya.[]

Berita terkait
Semua Pihak yang Memiliki Tanah di Wilayah IKN Nusantara dapat Ajukan Klaim
Klaim kepada tim yang dibentuk Gubernur Kalimantan Timur, yakni Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan Balikpapan.
Temui Ketua DPD RI, Aktivis Permahi Tolak IKN dan Penundaan Pemilu
Ketua DPN Permahi, Syaiful Salim, menjelaskan lembaganya telah membuat kajian secara mendalam terhadap persoalan yang telah diputuskan soal IKN.
Diskusi Corong Rakyat: Kelompok Radikal Makin Brutal Manfaatkan Isu IKN, Tunda Pemilu, Migor untuk Perkeruh Situasi
Kelompok-kelompok radikal dan ormas yang sudah resmi dibubarkan oleh Pemerintah ini terus berlawanan dengan kebijakan yang ada saat ini.
0
FAO Apresiasi Capaian Kinerja Pertanian Indonesia
Kepala Perwakilan FAO, Rajendra Aryal mengapresiasi capaian kerja yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian selama tiga tahun terakhir.