Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menuding pemberitaan media-media nasional tak lagi independen dan berimbang, bahkan ikut merusak demokrasi di Indonesia.
Namun, pihak Prabowo justru melampirkan tautan berita dari media massa ke Mahkamah Konstitusi (MK), guna membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM) oleh capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UIA) Ujang Komarudin, memandang media massa sebagai pilar demokrasi harus dipercayai, baik oleh masyarakat maupun para elite politik.
Menurutnya, mungkin saja Prabowo beranggapan tidak memercayai lagi pemberitaan media massa massa lokal yang cenderung memihak pada kubu 01.
"Namun memang media massa juga harus memberitakan sesuatu dengan objektif dan tidak memihak," ujar Ujang saat dikonfirmasi Tagar, Senin 27 Mei 2019.
Ujang mengatakan, terkait adanya sebagian lampiran bukti dari tautan pemberitaan media online, semua keputusan dan penilaian nantinya ada di hakim.
Seperti diketahui, laporan mengenai dugaan kecurangan pemilu TSM oleh capres 01 Jokowi, sudah masuk dalam materi gugatan Prabowo-Sandiaga ke MK sejak Jumat 24 Mei 2019.
"Tapi harus dilihat dulu, apakah lampiran berita online tersebut merupakan sumber utama. Atau hanya sumber pendukung saja," jelasnya.
Bukan menjadi hal aneh jika mantan suami Titiek Soeharto itu, sempat menggembar-gemborkan pemberitaan media massa lebih banyak bohong.
Komentar pedas sempat meluncur kembali saat diberitakan perihal peserta reuni 212 di Monas, pada Desember lalu, tak sesuai dengan hasil penghitungannya.
Kemudian, Prabowo juga sempat menyampaikan keluh kesah seputar pelaksanaan pilpres 2019 kepada perwakilan kedutaan dan media asing di rumahnya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.
Seperti menjadi hal paradoks. Sebab, selama ini Prabowo menuding media massa nasional dapat merusak demokrasi. "Itu lah politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu faktanya," timpal Ujang.
"Walaupun Prabowo tidak percaya dengan hasil pemilu, menolaknya, bahkan membeberkan kecurangan-kecurangan ke media asing. Namun kita harus mengapresiasi langkah Prabowo-Sandi yang melakukan gugatan kecurangan melalui MK. Artinya, Prabowo-Sandi menggunakan cara-cara konstitusional dalam perjuangan politiknya," sambungnya.
Hal tersebut menurutnya, tidak menjadi hal yang kontraproduktif, justru merupakan sesuatu yang positif.
"Sebuah langkah yang baik dalam berdemokrasi. Karena hanya MK tempat untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Bukan dengan cara-cara lainnya," ucap Ujang.
Sementara itu, Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai Prabowo agak bias dalam melihat media di tanah air. Menurut dia, mantan Danjen Kopassus cenderung tendesius pada pemberitaan yang menyudutkannya.
"Dalam kasus gugatan MK ini, saya pikir PS (Prabowo Subianto) menggunakan sumber-sumber berita yang tidak berimbang dan cenderung pro Prabowo dan massanya," ujar Wasis dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Senin 27 Mei 2019.
Prabowo Subianto dan tim, menurut Wasis, belum memiliki bukti kuat soal narasi kecurangan TSM dalam Pemilu 2019. "Sehingga akhirnya menjilat ludah sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut kata dia, narasi TSM kubu 02 tak lebih dari isapan jempol belaka. Semestinya, apabila mengklaim tuduhan pesta demokrasi curang, sudah seharusnya disertai dengan bukti konkret yang nantinya menjadi berita.
"Kalau yang terjadi sekarang itu justru terbalik, termakan isu dari berita online kemudian buat klaim sendiri," pungkasnya.
Berdasarkan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diperoleh Tagar, terdapat 35 tautan berita yang dilampirkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. Tautan tersebut didapat dari 14 media massa dalam jaringan (daring) alias online. Tautan berita itu terdapat dalam bukti bernomor P-12 dan P-14 hingga P-46. []
Baca juga:
- Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi
- Jadwal Sidang Prabowo di Mahkamah Konstitusi
- Peluang Kemenangan Prabowo di Mahkamah Konstitusi?
- Kapan Gugatan Prabowo Diputuskan Mahkamah Konstitusi?
- Daftar Hakim Mahkamah Konstitusi Gugatan Prabowo
