Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara terkait isu mafia alutsista yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Prabowo mengatakan siap untuk menertibkan berbagai kemungkinan penyalahgunaan anggaran.
"Jadi begini itu terjadi di mana-mana dan itulah yang mau kita tertibkan, sekarang itu yang mau saya tertibkan. Sekarang saya dapat perintah dari presiden, mandat perintah itu saya sedang menata jadi kita minimalkan lah kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu, 13 Juni 2021.
Ia mengatakan saat ini sedang menyusun sistem untuk meminimalkan potensi korupsi. Ia juga bernegosiasi langsung ke produsen untuk menanyakan harga detail dari alutsista yang akan dibeli.
Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa.
“Ya pasti ada, itu yang saya bilang tertibkan, kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ucapnya.
Selain itu ia juga mengatakan akan mengundang BPK hingga kejaksaan untuk memeriksa kontrak di Kementerian Pertahanan. Prabowo ingin memastikan jajarannya tidak terlibat penyalahgunaan anggaran.
"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif. Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini kondisi ini, sampai ujungnya kalau kontrak itu dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," ucapnya.
- Baca Juga: Prabowo: Rencana Pinjaman Dana Alutsista Masih Digodok
- Baca Juga: Jubir: Prabowo Diserang Isu Miring Lawan Mafia Alutsista
Ia mengatakan bahwa sejumlah oknum di pemerintah yang berupaya me-mark-up anggaran tidak akan diloloskannya karena tidak mau dikutuk generasi yang akan datang.
"Yang penting bagi saya kalau sudah gila-gilaan barang katakanlah X harganya kemudian mark-up-nya sampai 600 persen, bener nggak? Maaf, mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tandatangan, saya tidak akan loloskan, saya tidak mau. Saya lapor ke Presiden, Pak. Saya nggak mau Pak, berarti itu kan tanggungjawab saya kepada bapak Presiden, rakyat, kepada sejarah bener nggak? takut saya, saya takut dikutuk oleh generasi yang akan gua nggak mau deh kalau gila-gilaan," ucapnya. []
