PPP Minta Pemerintah Lakukan Simulasi New Normal

Achmad Baidowi meminta Pemerintah untuk melakukan simulasi terkait new normal.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi meminta pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi new normal, agar masyarakat terbiasa menjalaninya. 

Fraksi PPP sendiri memberikan beberapa poin yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah. 

"Melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa. Selain itu, pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus. Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," katanya kepada Tagar pada, Selasa, 2 Juni 2020.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP, itu pemerintah juga harus memastikan banyak pihak yang terlibat dalam penerapan new normal, termasuk kalangan dunia usaha.

"Pemerintah (harus) memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yakni jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan. Untuk itu dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut," ujarnya.

Pada poin ketiga, mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan pekerja yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK

"Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas. Adanya pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, maka perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran sehingga PHK bisa diminimalisasi," ucap Achmad atau kerap disapa Awiek.

Jalan Tengah 

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut (IMI), M Lukman Edy di Jakarta menyebutkan, kebijakan kehidupan normal baru yang diterapkan oleh pemerintah merupakan jalan tengah bagi perekonomian dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Juni 2020, menilai normal baru menjadi salah satu jalan keluar untuk meminimalisasi kemungkinan kian terpuruknya perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19, namun di sisi lain perlu juga menjaga kesehatan agar tidak tertular virus corona.

"Ini ibarat buah simalakama. Mengejar penanggulangan Covid-19 semata akan kebobolan ekonominya; membuka keran sektor perekonomian semata juga akan kebobolan kesehatan masyarakatnya, bahkan upaya penanggulangan Covid-19 selama ini bisa sia-sia," ujar Lukman, dilansir dari Antara.

Begitu pula masyarakat. Jangan lagi mengandaikan asumsi kondisi normal seperti pra Covid-19

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, masing-masing membawa konsekuensi yang tidak ringan karena kedua opsi ini berhubungan dengan nyawa manusia dengan segala konsekuensinya.

"Anda bisa bayangkan, memperpanjang Work From Home (WFH) berpotensi mengakibatkan orang mati kelaparan. Memang ada gerakan sosial membantu tetangga atau bansos, tapi seberapa kuat bertahan lama? Sedangkan membuka kembali aktivitas ekonomi mengakibatkan korban corona bergelimpangan," katanya.

Sementara itu, masing-masing instansi berpaku pada pilihan solusi masing-masing dan meyakini bahwa solusi yang dipilihlah yang paling baik.

Ibaratnya, tambah Lukman, masing-masing telah memiliki rezim dan jalan pikirannya sendiri. Bagi rezim kesehatan, kerja dari rumah adalah pilihan terbaik.

Mereka pun mendesak pemerintah agar semakin ketat memberlakukan PSBB karena ketidakpatuhan warga di beberapa daerah telah menyebabkan naiknya angka korban terpapar. Padahal, jumlah tim medis makin terbatas lantaran sebagian sudah meninggal dunia akibat pandemi ini juga.

Sementara bagi rezim ekonomi telah merasakan bagaimana PSBB mengakibatkan banyak perusahaan merugi, PHK, pertumbuhan ekonomi mandeg dan apabila dibiarkan, maka perekonomian nasional bisa tumbang.

"Inilah yang mengakibatkan seolah tampak bahwa pemerintah tidak konsisten membuat kebijakan. Padahal sesungguhnya karena masing-masing unit pemerintahan sedang bekerja keras berusaha mengatasi pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Dengan adanya kebijakan normal baru ini, maka masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan target pencapaian yang baru.

"Begitu pula masyarakat. Jangan lagi mengandaikan asumsi kondisi normal seperti pra Covid-19, di mana kantor-kantor ramai, tempat parkir penuh, mal-mal meriah, kampus-kampus melimpah mahasiswa, sekolah-sekolah dipadati siswa dan jasa antar jemput menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan depan sekolah. Jangan lagi membayangkan ada acara-acara pertemuan komunitas atau jemaah-jemaah pengajian yang melibatkan ribuan massa," tutur Lukman.[]

Berita terkait
New Normal dan Masyarakat Baru
New Normal tak akan berhasil tanpa didukung kesadaran masyarakat. Momentum menjadi masyarakat baru setelah pandemi Corona.
New Normal di Sumut, Gubernur Masih Bikin Konsep
Gubernur Sumatera Utara siap menerapkan new normal di wilayahnya. Namun, sejauh ini pihaknya masih akan mengkonsep tatanan dimaksud.
Panduan New Normal di Masjid Gereja Pura Wihara Kelenteng
Panduan new normal di masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Tata cara melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi.
0
JARI 98 Perjuangkan Grasi untuk Ustadz Ruhiman ke Presiden Jokowi
Diskusi digelar sebagai ikhtiar menyikapi persoalan kasus hukum yang menimpa ustaz Ruhiman alias Maman.