Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mempertanyakan isu terkait permintaan jatah menteri, apalagi permintaan jatah menteri Partai Gerindra kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita saja di koalisi belum tahu dapat apa ya? Kok di luar sudah ramai," kata Baidowi kepada Tagar, Selasa, 8 Oktober 2019.
Padahal, kata Baidowi, dalam koalisi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden (pilpres) 2019, belum ada sama pembahasan mengenai jatah menteri. Maka dari itu, ia heran kenapa bisa ada isu permintaan jatah menteri di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Kami di koalisi belum ada pembahasan mengenai kabinet. Apalagi orang yang tidak di koalisi," tuturnya.
Kalau kita melihat track record selama ini, Pak Jokowi tidak melupakan partai-partai yang berkeringat.
Tapi yang jelas, isu permintaan jatah menteri dari Partai Gerindra kepada Jokowi menurutnya hanya sebatas isu yang fluktuatif. Jadi, ia tak mau menanggapi lebih jauh terhadap isu tersebut dan menyerahkan pembagian kursi menteri pada Jokowi.
Baidowi percaya Jokowi bukan pemimpin yang tidak bisa menjaga keseimbangan politik. Apalagi, Jokowi sudah punya pengalaman lima tahun dalam memimpin Indonesia.
"Kalau kita melihat track record selama ini, Pak Jokowi tidak melupakan partai-partai yang berkeringat," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal tak mau menanggapi terlalu jauh terkait isu permintaan jatah menteri
"Kalau isu itu boleh-boleh saja," ujarnya.
Jadi, apapun isu yang beredar terkait kursi menteri di lingkungan partai politik, menurut dia akan terbukti seusai pelantikan Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
"Belum juga tentu terjadi. Mereka bisa saja bikin wacana," tuturnya. []