Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan seluruh kepala SMA, SMK, SLB negeri tidak melakukan pungutan liar (pungli) setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai. Apabila ditemukan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas ke kepala sekolah.
Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan.
Hal itu disampaikan di sela kunjungan Ganjar ke SMAN 4 dan 9 Banyumanik, Kota Semarang, Selasa, 7 Juli 2020. Gubernur juga mengecek proses verivikasi data sekaligus kepatuhan protokol kesehatan di dua sekolah tersebut.
"Saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru," ucap Ganjar.
Dari dua sekolah yang dikunjungi itu, mayoritas siswa baru sudah selesai dilakukan verifikasi dan validasi data. Hanya di SMAN 9 Banyumanik yang kurang delapan siswa di hari terakhir verifikasi tersebut.
"Rata-rata sudah selesai verifikasinya. Saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret," ujarnya.
Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan tentang adanya pungutan oleh orang tua siswa. Setelah diterima, anak-anak itu lanjut Ganjar diminta membayar ini dan itu.
"Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa. Nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka rata-rata mengelak melakukan pungutan," tutur dia
Ganjar meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa. Dalam rapat itu, dibahas aturan main sekolah dan apa saja yang sudah dijamin oleh pemerintah.
"Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo (silakan). Tapi, tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela," katanya.
Biasanya, lanjut Ganjar, modus pungutan yang dilakukan pengelola sekolah pada peserta didik baru adalah seragam sekolah. Mereka memaksa siswa baru membeli seragam dari tempat yang ditunjuk.
"Belinya disini, mau apa tidak, begitu. Ada laporan itu dan saya tindak lanjuti. Mereka (sekolah) mengaku hanya menawarkan dan berkilah memaksa. Yang begini-begini ini jangan," ujar dia.
Ada pula modus pungutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infaq atau sedekah.
"Masa infaq memaksa, kan tidak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan, salah satunya untuk ini," katanya.
Ganjar meminta pihak sekolah merencanakan secara matang apabila akan ada pembangunan. Desainn pembangunan sekolah dibuat sebaik mungkin dan pemerintah yang akan mengeksekusi.
"Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," ucap gubernur milenial ini. []
Baca juga:
- Inovasi Petani Kudus yang Bikin Ganjar Pranowo Kagum
- Ganjar: Kapasitas RS Jateng Cukup untuk Pasien Covid
- Ganjar Pranowo: Saya PDIP, PDIP Bukan PKI
