Bantul - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk mencegah potensi rendahnya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi.
"Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Bantul sangat mungkin terjadi pada Pilkada 9 Desember 2020, sehingga kami mendorong KPU agar mencegah potensi rendahnya partisipasi pemilih, terutama di kalangan perempuan," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina ketika dihubungi pada Minggu 26 Juli 2020.
Menurut Harlina, potensi rendahnya tingkat partisipasi pemilih Pilkada pada 9 Desember itu karena belum ada kepastian berakhirnya pandemi. Mayoritas pemilih tidak mau berada di bilik suara untuk menentukan pilihan pasangan kepala daerah karena alasan keselamatan.
Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Bantul sangat mungkin terjadi pada Pilkada 9 Desember 2020, sehingga kami mendorong KPU agar mencegah potensi rendahnya partisipasi pemilih.
"Karena ini menyangkut nyawa manusia ya dan kondisinya seperti ini, maka penyaluran hak pilih itu harus dipastikan aman dari sisi kesehatannya," ucapnya.
Terpisah Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan sesuai data di KPU Bantul terdapat 724.767 pemilih. Khusus pemilih perempuan, dia memandang cukup penting untuk menjamin hak mereka memilih figur pemimpin daerah lima tahun ke depan. "Dari perspektif penyelenggara tentu kami menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memilih," katanya.
Dia mengatakan, dalam sosialisasi Pilkada 2020 di kalangan perempuan, KPU Bantul telah melakukan pendidikan pemilih, melibatkan komunitas perempuan berbasis keagamaan, baik di ormas Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).
"Partisipasi maksimal mereka (perempuan) tidak hanya saat memilih calon, namun juga memiliki kontribusi penting dalam mencermati tahapan pemutakhiran data pemilih, juga visi-misi kontestan saat kampanye," kata Didik. []
