Jakarta – Mahasiswa Universitas Negeri Solo (UNS) membuat beberapa poster kritikan terhadap Jokowi dan dibentangkan di depan gedung kampusnya agar Jokowi dapat melihat saat lewat depan gedung kampus UNS.
Ketika para mahasiswa sedang membentangkan poster kritikan tersebut, 10 mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian dan bahkan sampai ditampar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, Zakky Musthofa pun menyampaikan sikap tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 10 mahasiswa UNS.
“Kami hanya ingin menyambut kedatangan Pak Jokowi saat datang ke Solo, dan kami hanya menyampaikan aspirasi tapi ternyata teman-teman disisir, diborgol, sampai ada yang ditampar sehingga ini menjadi catatan yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh aparat,” ujar BEM UNS di kanal YouTube Najwa Shihab, Mata Najwa Kritik, Panik Enggak Part 5 pada Rabu, 30 September 2021.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang saat itu juga hadir di Mata Najwa menanggapi tentang kritik yang disampaikan oleh mahasiswa UNS. Ia mengatakan bahwa kritik sebenarnya adalah jantungnya konstitusi.
Kami hanya ingin menyambut kedatangan Pak Jokowi saat datang ke Solo dan kami hanya menyampaikan aspirasi tapi ternyata teman-teman disisir, diborgol, sampai ada yang ditampar.
Poster kritikan UNS (Foto: Tagar/msn.com)Ia juga mengatakan bahwa para mahasiswa yang melakukan kritik terhadap pemerintah semua dilindungi oleh konstitusi atau UU yang sudah tertera di UU Nomor 9 Tahun 1998.
- Baca Juga: Nadiem: Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 Dibuka
- Baca Juga: Jumlah Mahasiswa Baru Widyatama Bandung di Masa Pandemi
“Sebelumnya mahasiswa sudah membaca belum tentang UU 9 Tahun 98. Karena di UU itu tertera peraturan dalam menyampaikan pendapat harus diberitahukan 3 hari sebelumnya. Apakah mahasiswa sudah memberitahukan,” ujar Fadjroel Rachman.
Zakky membalas bahwa mahasiswa telah membaca dan memberitahukan sebelumnya. Namun, Zakky mengatakan jika UU itu dilanggar sanksi yang didapatkan hanya dibubarkan. Bukan ditangkap ataupun melakukan tindak kekerasan.
- Baca Juga: Perpeloncoan Mahasiswa Baru di Universitas Halu Oleo Kendari
- Baca Juga: Pakar Politik: Biarkan Mahasiswa Melakukan Kritik
Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani menanggapi persoalan ini sebagai aktivis buruh. Irma mengatakan bahwa pemerintah yang absolut dipastikan otoriter. Kemudian, harus ada kontrol sistem yang efektif, baik dari LSM sebagai rakyat maupun dari mahasiswa.
“Kalau ada apa-apa seharusnya tabayun dulu. Kenapa tiba-tiba menyampaikan ultimatum? Saya tidak setuju dengan ultimaum itu,” ujar Irma Suryani yang juga datang di Mata Najwa pada saat itu.
(Syva Tri Ananda)
