Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika Permenaker No.2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang pembayaran jaminan hari tua bisa diambil pada usia buruh 56 tahun.
Hal ini, kata Irma, sejalan dengan adanya Permenaker No.2 Tahun 2022, saat ini pemerintah membuat program Tunjangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dimana program ini buat untuk pekerja atau buruh yang di PHK.
“Namanya kan tunjangan hari tua, jadi memang harusnya sesuai dengan Undang-Undangnya, memang harusnya diambil pada saat usia tua,” kata Irma dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV Rabu, 16 Februari 2022.
Para teman-teman serikat buruh juga tabbayun juga soal Undang-Undang SJSN ini mau diapakan? Kalau memang nggak setuju dengan Undang-Undang SJSN ini maka saran saya lakukan judisial review ke MK.
Irma Suryani Chaniago saat diwawancarai Siti Afifiyah dalam kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Atik)Dengan dilatarbelakanginya Omnibus Law, dibentuklah JKP untuk menanggulangi dampak negatif dari protesnya klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law.
- Baca Juga: Manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pekerja Dilindungi JKP dan JHT Sekaligus
“Kita lihat Omnibus law, nah kita kepingin ada back up untuk buruh dimasa tua. Kemudian pemerintah memberikan yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan tersebut. Karena untuk menghindari atau untuk menanggulangi side effect negative dari banyaknya protes terkait klaster ketenagakerjaan di Omnibus,” katanya.
JKP akan didapatkan 45% dari gaji pokok sebanyak tiga kali dalam tiga bulan. Pada bulan keempat sampai keenam, pekerja atau buruh yang di PHK mendapatkan lagi JKP sebesar 25% dari gaji pokoknya.
Dalam hal ini, pekerja atau buruh tidak perlu menabung untuk JKP ini karena sudah ditanggung oleh pemerintah. “Menurut Pak Menko, Pak Airlangga Hartanto seperti itu, 0,64% itu dibayarkan oleh pemerintah dan tidak mengurangi nilai atau program-program lainnya yang memang sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Irma.
Irma mengatakan jika JHT adalah program pemerintah jangka panjang dan JKP merupakan program pemerintah jangka pendek dalam menikmati manfaatnya.
“Jadi ini sebenernya program jangka pendek untuk mem-back up finansial buruh ketika terjadi PHK,” katanya.
Irma menilai pemerintah telat dalam memberikan sosialisasi mengenai adanya JKP sehingga menimbulkan kegaduhan. “Masalahnya pemerintah telat. Harusnya yang disampaikan dulu program tunjangan pekerjaanya, kemudian baru Permenakernya dikeluarkan. Nah inilah yang sebenarnya terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan,” katanya.
- Baca Juga: Menaker: Kena PHK Tak Perlu Cairkan JHT, Ada JKP
- Baca Juga: Airlangga: Cipta Kerja Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Irma berharap pekerja dan buruh dapat memahami dan mencari informasi mengenai manfaat JKP. Selain itu Irma mengatakan jika tidak setuju dengan Undang-Undang SJSN, maka ia menyarankan untuk melakukan pengujian sehingga pekerja dan buruh dapat berkomunikasi dengan pemerintah agar tidak ada lagi miskomunikasi.
“Bisa melakukan tabbayun kepada Menaker terkait dengan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua, para teman-teman serikat buruh juga tabbayun juga soal Undang-Undang SJSN ini mau diapakan? Kalau memang nggak setuju dengan Undang-Undang SJSN ini maka saran saya lakukan judisial review ke MK,” ucapnya.
(Ni Nyoman Mastika Mega Puspita)
