Banjarmasin, (Tagar 14/9/2018) – Enam mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi anarkis di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, Jumat (14/9) siang menjalani pemeriksaan intensif.

"Dari 38 mahasiswa yang kami amankan sebelumnya, tersisa enam orang yang masih diperiksa intensif untuk didalami," kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Sumarto, di Banjarmasin, Jumat.

Menurut Sumarto, peran dari keenam mahasiswa terus didalami apakah ada dugaan tindak pidana yang dilakukan. Satu di antaranya adalah koordinator aksi yang menyampaikan aspirasi ke anggota dewan soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Sumarto berharap kejadian serupa tidak terulang demi situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Banjarmasin. Kapolresta mengakui, pihaknya dari awal sudah memberikan toleransi terhadap aksi mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

"Adik-adik mahasiswa ini sudah kami berikan pemahaman secara persuasif, namun ternyata mereka tetap memaksakan kehendak, sehingga terjadi hal-hal yang patut diduga sebagai tindak pidana. Sebelumnya kan sudah ada janji Komisi 2 berkenan menerima pada pukul 09.00 sampai 11.00 WITA, tetapi ditunggu tidak datang. Justru menjelang Shalat Jumat mahasiswa datang dan akhirnya melakukan tindakan yang diduga perusakan," kata Sumarto.

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin AKP Ade Papa Rihi menambahkan, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti, yakni engsel pintu yang rusak dan beberapa baut serta papan nama yang patah dan hancur.

"Status mereka masih saksi dan dilakukan pemeriksaan 1x24 jam, namun jika dijerat pidana maka disangkakan Pasal 170 ayat 1 yang mana barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan," ujar Ade.

Tindakan tegas polisi mengamankan para pendemo itu menyulut aksi dari mahasiswa lainnya hingga mendatangi Mapolresta Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Banjarmasin Timur.
Mereka menuntut agar rekannya segera dibebaskan dan tidak diproses hukum oleh petugas. Polisi berjaga di depan mapolresta, menutup pagar pintu masuk utama, agar mahasiswa tak bisa menerobos masuk ke dalam.

Sebelumnya, unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) berlaku anarkis. Belum sempat mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian, pengunjuk rasa mendobrak pintu depan ruang rapat paripurna DPRD Kalsel dan masuk mengobrak-abrik papan nama pimpinan/anggota legislatif.

Pintu depan ruang rapat paripurna DPRD Kalsel mengalami kerusakan, seperti kunci grendelnya menjadi longgar atau hampir lepas. Papan nama pimpinan/anggota DPRD berantakan-berhamburan karena ulah pengunjuk rasa.

Pengunjuk rasa sempat berdialog dengan Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), namun belum ada titik temu.

Mereka membubarkan diri dan kembali berunjukrasa ke DPRD Kalsel sekitar pukul 14.00 WITA. Aparat kepolisian pun bertambah banyak, bahkan menyertakan anjing pelacak untuk pengamanan.

Dalam aksi tersebut ikut pula mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan antara lain: "dolar melonjak, rupiah merangkak, rakyat berteriak" dan "stop impor, gunakan produk lokal".

Usai unjuk rasa, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sumarto seperti dirilis Antaranews, menyaksikan keadaan ruang rapat paripurna DPRD Kalsel yang berantakan.

Perwira menengah polisi menyandang melati tiga itu langsung memerintahkan anggotanya olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk pengusutan lebih lanjut, karena persoalannya sudah mengarah tindakan melanggar hukum.

Pengamanan pengunjuk rasa sekitar pukul 14.00 WITA. Perbuatan anarkis terjadi sekitar pukul 12.00 WITA saat unjuk rasa pertama sebelum bertemu Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH.

Aksi unjuk rasa antara lain menuntut menteri perekonomian memperkuat keadaan ekonomi negara, turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), serta stabilkan harga eceran tertinggi gas LPG (elpiji).

Selain itu, perbaiki kualitas bahan dalam negeri dan kurangi impor, hapuskan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), serta TNI/Polri tetap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Aksi serupa juga berlangsung di Jakarta. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi damai di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan melakukan swasembada pangan. []