Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mendesak pihak kepolisian menangkap koordinator lapangan atau korlap yang menolak acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, yang dihadiri eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
"Untuk itu aparat berwajib untuk segera menangkap korlap demo yang menolak deklarasi KAMI, bukan malah ikutan membubarkan" kata Novel kepada Tagar di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.
Jelas ini sebuah tindakan yang melanggar hukum.
Menurut Novel, kentaranya keberpihakan aparat kepolisian terhadap penguasa dapat memicu gesekan pemecah belah sesama anak bangsa.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Diusir, PA 212: Lagi-lagi Rezim Persekusi
Lantas ia menilai deklarasi KAMI merupakan gerakan moral, maka pihak-pihak tertentu bebas untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, karena hal tersebut dijamin seutuhnya di dalam undang-undang (UU). Dia merasa miris dengan rezim Presiden Jokowi, ia sebut kerap melakukan persekusi terhadap lawan-lawan politik.
"Atas keprihatinan terhadap rezim ini yang sudah gagal di segala bidang atau krisismulti dimensi. Lagi-lagi persekusi terjadi lagi di rezim ini, jelas ini sebuah tindakan yang melanggar hukum karena acara yang dilakukan KAMI dilindungi oleh UU Pasal 28 E ayat (3) UUD 45 juga UU nomor 9 tahun 1998 dan deklarasi universal HAM setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimuka umum," ucapnya.
Novel lantas mengaitkan deklarasi KAMI dilakukan untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Yaitu Pancasila dan UUD 45 dengan mengembalikan ke UUD 45 kepada aslinya, serta mengembalikan Pancasila kepada hasil konsesus nasional yaitu Pancasila 18 agustus 1945, bukan pada rumusan Pancasila 1 juni 1945, serta menolak RUU HIP dan BPIP," kata Novel.
Ia kemudian mengaitkan deklarasi KAMI dilakukan untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Yaitu Pancasila dan UUD 45 dengan mengembalikan ke UUD 45 kepada aslinya, serta mengembalikan Pancasila kepada hasil konsesus nasional yaitu Pancasila 18 agustus 1945, bukan pada rumusan Pancasila 1 juni 1945, serta menolak RUU HIP dan BPIP," kata Novel.
Sebelumnya, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo angkat bicara terkait kembali ditolaknya kegiatan KAMI, seperti yang terjadi di Gedung Juang 45, Surabaya. Meski ada penolakan, dirinya meminta kepada pendukung KAMI untuk bersyukur.
Gatot Nurmantyo. (Foto: Tagar TV)Baca juga: Demo Penolakan KAMI di Surabaya, Gatot: Ada yang Perlu Uang
"Mengapa bersyukur, karena yang demo di sana keberadaan KAMI. Demo kan dibayar, dalam kondisi ekonomi yang susah ini," ujarnya di Masjid Assalam Puri Mas, Jalan Jambangan, Surabaya.
Ia bahkan menyindir rencana kegiatan KAMI di Gedung Juang 45 Surabaya yang akan digelar didemo dan ditolak memberikan berkah bagi kelompok yang kontra.
"Jadi keberadaan kami adalah berkah. Besok lagi kalau ada demo lebih banyak lagi, ya kan. Berarti ada rekan-rekan kita yang memerlukan uang ke demo. Jangan dimarahi," kata Gatot Nurmantyo. []
