Pematangsiantar - Terkait 'hilangnya' Masjid Al Jihad di Jalan WR Supratman, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang berada di kompleks PT Telkom mendapat komentar berbagai pihak.
Seorang warga sekitar, Tumin menyebut, dulu masjid adalah rumah ibadah bagi masyarakat setempat dan warga pendatang.
"Dulu memang ada masjid di sana. Tapi (ukuran) kecil. Karena di sini rame dekat (pusat) kota, jadi banyak warga dan pendatang salatnya di sana," ungkap warga Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kamis 21 November 2019.
Dia mengatakan, seiring waktu pembangunan Balei Merah Putih milik PT Telkom, keadaan masjid berubah.
"Kalau sekarang masih ada, cuman letaknya di dalam kantor (PT Telkom), tapi tidak lima waktu lagi kayak dulu. Kalau dulu salat Jumat juga ada," ungkapnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar, Muhammad Ali Lubis menyampaikan, pemindahan Masjid Al Jihad merupakan wewenang PT Telkom. Karena tanah itu bukan merupakan tanah wakaf.
"Jika itu (memindahkan) merupakan ranah Telkom. Karena bangunan masjid dikhususkan kepada karyawan Telkom dan masyarakat sekitar. Jika mau dipindahkan tidak ada masalah, kecuali ditiadakan," ungkapnya.
"Jadi agar kita sabar menunggu. Jika pun masjid harus dipindah. Karena itu bukan tanah yang diwakafkan. Jadi kalau mau pindah dan dibuat menjadi lebih baik sangat bagus, tiada masalah," tuturnya.
Armaya Siregar selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pematangsiantar mengatakan, Masjid Al Jihad telah terdaftar di Simas Masjid Kementerian Agama dengan status tanah wakaf.
Menurut dia, PT Telkom harus mengembalikan keberadaan Masjid Al Jihad.
Maunya pihak yang keberatan terlebih dahulu melakukan validasi dan klarifikasi
"Dalam informasi masjid Menteri Agama jelas status tanah wakaf. Jadi kami meminta PT Telkom membangun kembali Masjid Al Jihad," ungkapnya.
Sejauh ini kata dia, pihak DMI belum bertemu dan melakukan klarifikasi kepada pihak PT Telkom secara langsung. Namun pihaknya sudah melakukan diskusi internal bersama DMI membahas persoalan tersebut.
Karyawan PT Telkom Pematangsiantar saat usai melakukan salat di gedung yang dulunya Masjid Al Jihad, yang kini menyatu dengan gedung Balei Merah Putih milik PT Telkom di Jalan WR Supratman, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)"Kalau kita bertemu (Telkom) memang secara langsung memang belum. Kemarin hanya dihubungi lewat handphone, hari Selasa depan kita akan lakukan pertemuan," ugkap Armaya.
Dia juga merasa heran, mengapa data Kementerian Agama terkait tanah wakaf masjid, antara pemerintah pusat dan daerah tidak selaras.
"Kadang kita heran, di dalam data Kementerian Agama pusat ada Masjid Al Jihad, tapi di daerah tidak ada. Makanya kita pertanyakan Kementerian Agama kenapa tidak mendatanya," sebutnya.
Ketua Gerakan Pelajar Islam Indonesia (GPII) Sumatera Utara, Wahyudi meminta agar persoalan ini terlebih dahulu dibicarakan kepada pihak terkait.
Yudi khawatir hal ini menciptakan diskursus kebinekaan yang telah terbangun di Kota Pematangsiantar.
"Maunya pihak yang keberatan terlebih dahulu melakukan validasi dan klarifikasi ke PT Telkom, baru menyebarluaskan kepada masyarakat. Jangan sebaliknya nanti malah membuat kegaduhan," ungkap Yudi.
Dia mengatakan, pihaknya sudah jauh hari menyoroti persoalan tersebut.
"Bulan Mei lalu kita sudah bahas ini. Setelah bertemu dengan Telkom, kita minta agar masjid yang sudah dibangun usai masa perawatan Balei Merah Putih agar kembali dibentuk Badan Kenaziranya. Malah keadaan masjid usai pembangunan, lebih baik," kata dia. []
