Dairi - Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sumut mengambil alih kasus dugaan penyalahgunaan dana coorporate social responsibility (CSR) dari PT Inalum yang diberikan kepada Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Dairi tahun 2019.
Sebelumnya, penyelidikan kasus itu dilakukan Satuan Reskrim Polres Dairi di masa kepemimpinan Kepala Polres Dairi Ajun Komisaris Besar Polisi Leonardus Simatupang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Leonardus Sihotang dikonfirmasi wartawan Jumat, 18 September 2020 membenarkan, telah menerima surat dari Polda Sumut untuk pemberian izin terhadap tiga orang PNS, untuk memberi penjelasan pada Senin, 21 September 2020.
“Benar, saya sudah terima. Surat sudah diteruskan untuk hadir tanggal 21 September,” kata Leonardus.
Ke tiga PNS dimaksud adalah, RM yang saat ini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan Kabupaten Dairi.
Kemudian, SB Kabid Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta RAB bertugas di Bagian Perekonomian Setda.
Dokumen diperoleh wartawan, surat panggilan permintaan keterangan itu ditandatangani pejabat Polda Sumut tertanggal 17 September 2020.
“Mengharapkan saudara dapat hadir dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kegiatan tersebut. Agar membawa dokumen yang ada kaitan dengan perkara dimaksud,” demikian kutipan isi surat itu.
Diberitakan Tagar sebelumnya, PT Inalum memberikan dana pemberdayaan kepada pengrajin tenun ulos Silahisabungan, Kecamatan Silahisabungan, melalui Dekranasda Kabupaten Dairi. Dekranasda pun menjalin kerja sama dengan Yayasan Merdi Sihombing.
Kegiatan ini dikembangkan juga untuk menghasilkan tenun untuk kebutuhan fashion
Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Inalum dengan Dekranasda Kabupaten Dairi, kontribusi itu dalam rangka pelaksanaan program CSR PT Inalum. Dana CSR yang direalisasikan PT Inalum tahun 2019 sebesar Rp 600 juta.
"Rp 595 juta sudah terpakai dan saat ini masih menyusun pertanggungjawabannya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe, dikonfirmasi Tagar lewat WhatsApp, Senin, 9 Desember 2019 lalu.
Disebut, kegiatan pemberdayaaan pengrajin ulos itu berupa pelatihan, produksi kerajinan tenun ulos, pendampingan, pemasaran serta promosi dalam dan luar negeri, termasuk ke Belgia.
Kegiatan pelatihan bukan melatih para penenun dari awal, melainkan melakukan pengembangan.
"Di mana selama ini umumnya para penenun Silahisabungan hanya menghasilkan ulos untuk keperluan adat saja. Lewat kegiatan ini dikembangkan juga untuk menghasilkan tenun untuk kebutuhan fashion sehingga pasarnya lebih terbuka lebar dengan tidak menghalangi atau melarang para penenun untuk tetap memproduksi tenun ulos adat sebagai aset kearifan lokal," kata Rahmatsyah saat itu.
Sebelumnya, dua penenun ulos binaan Dekranasda Dairi, enggan disebut namanya, dikonfirmasi Tagar di kediaman mereka menyebut, bisa menyelesaikan pembuatan satu helai ulos dalam dua hari.
Benang untuk bahan tenun diberikan Merdi Sihombing, instruktur pelatihan. Setelah selesai, ulos tersebut dihargai Rp 115 ribu.
Terkait pelatihan, disebut dilaksanakan selama empat hingga lima hari. Mereka dibantu instruktur Merdi Sihombing. Setelah selesai, Merdi memberi upah pelatihan Rp 450 ribu.
Terpisah, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang pada Rabu, 12 Agustus 2020 lalu mengatakan, telah mendesak Polda Sumut untuk mengambil alih penanganan kasus itu dari Polres Dairi.[]
