Polda Sumsel Didesak Ungkap Korupsi Pengadaan TPU

Mereka meminta kepolisian menindaklanjuti temuan BPK atas pengadaan lahan TPU di OKU yang terindikasi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,49 miliar.
Demo di Polda Sumsel menuntut pengungkapan kasus korupsi TPU di Kabupaten OKU. (Foto: Yuyun)

Palembang, (Tagar 5/1/2018) - Puluhan orang yang tergabung dalam Gabungan Ormas Penegak Keadilan melakukan aksi demo di depan Polda Sumatera Selatan, Senin (5/2). Massa aksi menuntut Kapolda mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Menindaklanjuti hasil temuan BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas pemeriksaan pengadaan lahan TPU di OKU sebesar Rp.6,1 Milyar yang terindikasi menyebabkan kerugian negara dari APBD OKU tahun 2012 sebesar Rp. 3,49 Milyar.

Mereka meminta pihak kepolisian menindaklanjuti hasil temuan BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas pemeriksaan pengadaan lahan TPU di OKU sebesar Rp 6,1 miliar yang terindikasi menyebabkan kerugian negara dari APBD OKU tahun 2012 sebesar Rp  3,49 miliar.

Koordinator lapangan, Satria David Perkasa, dalam orasinya meminta Polda Sumsel mengungkap kembali nama-nama yang diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi TPU di OKU.

"Kami meminta Polda Sumsel untuk kembali menyelidiki kasus ini sampai tuntas tanpa pandang bulu dan menyeret pelaku aktor intelektual dalam kasus ini," tegasnya.

Kasus korupsi pengadaan lahan TPU DI OKU telah menyeret Kepala Dinas Sosial setempat ke penjara. Menurut Satria, pihak kepolisian harus mengungkap tuntas kasus ini karena diduga melibatkan banyak pihak.

"Pihak kepolisian harus transparan. Perkembangan kasus ini harus dipublikasikan agar masyarakat juga dapat mengawal," pungkasnya.

Kasus ini diduga kuat melibatkan oknum pejabat Pemkab dan DPRD setempat. JA, oknum anggota DPRD setempat bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian dilepaskan karena memenangkan gugatan pra-peradilan. (yun)

Berita terkait
0
JARI 98 Perjuangkan Grasi untuk Ustadz Ruhiman ke Presiden Jokowi
Diskusi digelar sebagai ikhtiar menyikapi persoalan kasus hukum yang menimpa ustaz Ruhiman alias Maman.