UNTUK INDONESIA
PKS: Tokopedia, Bukalapak, OVO Menyusu ke Pemerintah
Politisi PKS Sukamta menyesalkan perusahaan digital di Indonesia Tokopedia, Ovo, Bukalapak masih mencari keuntungan dalam kondisi pandemi Covid-19.
Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sukamta saat dialog dengan awak media di Kota Yogyakarta pada Sabtu 8 Februari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai persoalan mundurnya Adamas Belva Syah Devara dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan utama. Pasalnya, banyak perusahaan yang ditunjuk melakukan pelatihan program Kartu Prakerja.

Perusahaan digital yang melaksanakan pelatihan Kartu Prakerja termasuk salah satunya perusahaan Belva, yakni Ruangguru. Selain itu, kata Sukamta, masih ada lagi perusahaan digital lainnya adalah, Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja.

Perusahaan-perusahaan ini kapitalnya besar, di tengah pandemi Covid-19 alami lonjakan omzet, masa masih mau menyusu ke pemerintah.

"Terkait dengan mundurnya CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dari posisi Staf Khusus Kepresidenan, saya menyatakan apresiasi positif. Namun demikian, mundurnya Belva ini tidak menyelesaikan masalah utama," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 24 April 2020.

Baca juga: PKS: Belva Devara Mundur Tidak Menyelesaikan Masalah

Dia mencatat konflik kepentingan yang dilakukan Belva adalah memenangkan perusahaan digitalnya dalam program pelatihan Kartu Prakerja.

"Masalah konflik kepentingan pribadi Belva selesai, tapi masalah utamanya ada pelatihan online program Kartu Prakerja yang telah menunjuk 8 perusahaan digital, termasuk Ruangguru di dalamnya," ujarnya.

Lantas dia menegaskan, permasalahan Belva akan selesai jika perusahaannya berhenti mengikutsertakan Ruangguru dalam pelatihan program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya dia tarik Ruangguru dari program ini. Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundurlah dari program ini," kata dia.

Baca juga: Ketimbang Kartu Prakerja, PKS Usul Internet Gratis

Anggota Komisi I DPR ini juga menyesalkan perusahaan digital terbesar di Indonesia masih mencari keuntungan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Tanah Air saat ini.

"Perusahaan-perusahaan ini kapitalnya besar, di tengah pandemi Covid-19 alami lonjakan omzet, masa masih mau menyusu ke pemerintah. Mestinya dalam kondisi keprihatinan seperti ini, malah memberikan bantuan bukan mencari untung dengan cara seperti ini" ucap Sukamta. []

Berita terkait
PKS Jabar, Ramadhan Tahun Ini Mari Bersama Keluarga
PKS Jawa Barat ajak semua masyarakat tingkatkan rasa kepedulian dan selalu berbagi di bulan Ramadhan tahun ini
Respons KSPI saat Corona PKS Ogah Bahas RUU Cipta Kerja
Apa kata Konfederasi Serikat Buruh Pekerja Indonesia (KSPI) Fraksi PKS di DPR menolak untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Catatan PKS soal Penanganan Covid-19 di Yogyakarta
DPW PKS DIY menyoroti penanganan pandemi Covid-19 di Yogyakarta. Salah satunya meminta Pemda DIY harus lebih serius lagi menanganinya.
0
Jokowi Saksikan Ketua MA Syarifuddin Mengucap Sumpah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah M. Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025.