PKS: Tidak Pansus Maka Tidak Serius Usut Jiwasraya

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika Pansus tak ada maka keseriusan mengusut kasus Jiwasraya dipertanyakan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: pksjabar.org)

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan disorongnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ke pimpinan DPR oleh fraksinya dan Demokrat sebagai bentuk komitmen menuntaskan skandal Jiwasraya. Dia menilai, jika Pansus tak ada maka keseriusan mengusut kasus korupsi tersebut dipertanyakan.

"Kalau kita tidak menjadikan Pansus, namanya tidak serius menyelesaikan (kasus Jiwasraya), karena Panja sangat parsial. Yang satu (Komisi III) ngurusin hukum, yang enam ngurusin BUMN, yang sebelas ngurusin keuangan negara, semuanya mau ngurusin," kata Mardani usai menggelar peluncuran buku #KamiOposisi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 4 Februari 2020.

Kalau tidak Pansus, tidak optimal.

Mardani mengaku bila hanya mengandalkan Panitia Kerja (Panja) maka kasus yang ditaksir mengalami kerugian negara sekitar Rp 10,4 triliun ini akan berakhir tidak jelas. Pansus, kata Mardani, menjadi jalan untuk optimalisasi proses penyelesaian Jiwasraya.

"Kalau tidak Pansus, tidak optimal. Karena ini akan berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi," ujarnya.

Sebab itu Fraksi PKS DPR tetap ngotot mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia mengatakan agar hak para nasabah terjamin dan masalah ini bisa diselesaikan secara komprehensif.

"Alhamdulillah PKS bersama Demokrat sudah berdua, ini buat usul sudah bisa, tinggal nanti akan ditetapkan di rapat paripurna," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS dan Demokrat DPR resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR, Selasa, 4 Februari 2020. Usulan itu telah ditandangani seluruh anggota fraksi kedua partai, sebagai syarat mutlak wacana pembentukan Pansus. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang menerima usulan tersebut kemudian menindaklanjuti.

Meski ngotot membentuk Pansus, tetapi PKS dan Demokrat tetap menyetorkan nama-nama anggota fraksi mereka ke Komisi III DPR untuk menjadi anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya. Demokrat mengirim tiga nama, sementara PKS menyetor dua nama. []

Berita terkait
PKS-Demokrat Resmi Minta Pansus Jiwasraya ke DPR
Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS mendatangi pimpinan DPR meminta pembentukan Pansus Jiwasraya.
DPR dan BPK Kompak Keuangan Jiwasraya Tuntas 3 Tahun
BPK dan Komisi XI DPR sepakat menuntaskan permasalahan keuangan yang mendera PT Asuransi Jiwasraya dalam rapat konsultasi dengan BPK.
Erick Thohir: Pembayaran Jiwasraya Awal Maret
Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim telah menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan Asuransi Jiwasraya pada rapat pertama Panja Komisi VI DPR.