UNTUK INDONESIA
PKB: Ambang Batas di Atas 5 % Picu Partai Curang
PKB sebut usulan PDIP soal naiknya ambang batas menjadi 5 persen dapat memicu partai bermain curang.
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. (Foto: Twitter.com)

Jakarta - Politikus PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan usulan PDI Perjuangan (PDIP) soal naiknya parlementary treshold atau ambang batas menjadi 5 persen masih rasional. Namun, wacana itu bila diterapkan dapat memicu partai yang tidak mampu berbuat curang.

Jika ada partai yang kurang dari 5 persen, bisa saja dalam perhitungannya disulap.

"Semangat parlementary treshold adalah penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu. Soal angka, saya pikir masih sangat fleksibel. Bisa 5 persen, bisa saja masih tetap 4 persen seperti sekarang," kata Yaqut lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 14 Januari 2020.

Namun demikian, kata Yaqut, jika syarat ambang batas tersebut tidak bisa dicapai partai. Maka hal yang tidak menutup kemungkinan adalah menjadikan segala cara agar suara partai bisa mendapat 5 persen untuk lolos ke Senayan.

"Karena 5 persen pun jika semangatnya tidak didapat, jika ada partai yang kurang dari 5 persen, bisa saja dalam perhitungannya disulap, sehingga bisa lolos dari PT," ujar ketua umum GP Ansor itu.

Yaqut mengklaim PKB tidak masalah dengan wacana tersebut, pasalnya isu menaikkan PT sudah menjdai konsumsi perdebatan setiap kali muncul rencana revisi Undang-undang Pemilu. Dia menilai naiknnya PT akan menjadikan jumlah partai semakin ramping.

"PKB tidak ada masalah. Apalagi ini kan perdebatan lama setiap ada isu revisi UU Pemilu. Karena asumsi dasarnya kan, alokasi kursi yang semakin kecil pada setiap daerah pemilihan akan membentuk sistem kepartaian yang lebih efektif," ujarnya.

Wakil ketua komisi II ini juga menilai dengan semakin tinggi ambang batas maka yang terjadi adalah hanya partai yang memiliki basis kuat di daerah yang akan mendapat kursi di parlemen. Sementara partai kecil atau baru akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan jatah kursi di DPR.

"Sehingga hanya partai politik yang memiliki basis dukungan yang besar pada daerah pemilihan yang akan mendapatkan kursi. Semakin sedikit jumlah partai peserta pemilu, maka angka ambang batas alamiah juga semakin tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam Rakernas PDIP menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya adalah memperjuangkan revisi UU Pemilu untuk mengembalikan sistem proporsional daftar tertutup serta peningkatan ambang batas parlemen minimal 5 persen.

"Itu dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif dan penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristianto, Minggu, 12 Januari 2020. []

Berita terkait
PKB Dukung KPK Soal OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid mendukung penuh penegakan hukum terkait OTT KPK yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Partai Lain Khawatir Kursi Wagub DKI Ditempati PKS?
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai ada kekhawatiran dari partai lain bila kursi Wakil Gubernur DKI ditempati kader PKS. Kenapa?
Pilkada 2020, PPP Mulai Panaskan Mesin Partai
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai berbenah diri agar bisa menang di Pilkada 2020 di Jawa Barat.
0
Agen Togel Online Terciduk Polisi di Pasaman Barat
Seorang agen togel online ditangkap polisi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sejumlah barang bukti ikut disita.