UNTUK INDONESIA
Pilkades Urung, Warga Jeneponto Segel Kantor Desa
Warga menyegel Kantor Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sul-Sel gara-gara bupati tidak kunjung menggelar pilkades.
Ruangan Kepala Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, disegel puluhan warga, Minggu 17 November 2019. (Foto: Tagar/Ardiansyah)

Jeneponto - Puluhan warga menyegel dan nyaris membakar kantor Desa Sapanang, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Minggu 17 November 2019.

Penyegelan kantor desa itu berlangsung usai aksi unjuk rasa.

Pantauan Tagar, aksi penyegelan berlangsung sekitar pukul 16.40 Wita. Puluhan orang tampak memalang pintu kantor dengan kayu. Masyarakat yang naik pitam jug tampak mencoret-coret hampir setiap sudut tembok kantor desa.

"Penyegelan kantor desa itu berlangsung usai aksi unjuk rasa di Jalan Raya Desa Sapanang, Kecamatan Binamu," kata Plt Kasubaq Humas Polres Jeneponto, AKP Syahrul.

Beruntung aksi tersebut cepat diketahui jajaran Polsek Binamu. Sehingga dengan cepat membubarkan kerumunan massa yang sudah mengarah anarkis.

"Unjuk rasa ini katanya wujud kekecewaan masyarakat terhadap Bupati Jeneponto yang tidak menepati janji untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) di desa itu," katanya.

Warga meminta agar pilkades segera digelar. Mereka menolak keberadaan Plt Kepala Desa Sapanang yang diduga hanya bekerja untuk menghabiskan anggaran desa. []


Berita terkait
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pasar Jeneponto
Tipikor Ditreskrimsus Polda Sul-Sel menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan tiga pasar di Jeneponto.
Puncak Kekeringan Warga Jeneponto Gunakan Air Sungai
Akibat kekeringan berkepanjangan, warga Jeneponto Sul-Sel memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Polisi Jeneponto Nyabu Kini Jadi Tersangka
Polisi di Jeneponto yang ditangkap karena narkoba bersama wanita di salah satu hotel di Jeneponto kini ditetapkan sebagai tersangka.
0
DAU 25 Daerah di Sumut Dipotong, Ini Daftarnya
Menteri Keuangan RI memotong DAU sejumlah pemerintah daerah termasuk di Sumatera Utara.