Toba - KPU Kabupaten Toba, Sumut, telah melakukan pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Pasangan Poltak Sitorus dan Tonny Simanjuntak mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan petahana Darwin Siagian dan Hulman Sitorus mendapatkan nomor urut 2.
“Kami sangat berterima kasih atas penyelenggaraan pengundian nomor urut, juga deklarasi kampanye damai dan penandatanganan pakta integritas yang berlangsung hari ini. Baik pasangan calon nomor urut 1 yang calon bupatinya Poltak Sitorus dan calon wakil bupati Tonny M Simanjuntak, maupun pasangan calon nomor urut 2 yang calon bupatinya Darwin Siagian dan calon wakil bupatinya Hulman Sitorus,” ujar Ketua KPU Toba Henri Pardosi kepada Tagar, Kamis, 24 September 2020.
Sejalan dengan itu, pencabutan nomor urut memiliki makna tersendiri bagi ke dua pasangan calon Pilkada 2020 di Toba.
Nomor urut 1 bagi Poltak Sitorus dan Tonny Simanjuntak mempunyai makna yang penting, yaitu selalu menjadi yang terbaik.
Pas tadi kami cabut dapat nomor dua, kami optimis bisa melanjutkan dua periode
“Terima kasih untuk pencabutan nomor hari ini, kami dapat nomor 1 dan itu menurut kami sangat penting karena nomor satu artinya selalu yang terbaik, dan kami yakin ini nomor kemenangan. Artinya kami sudah dikasih nomor satu ini, semoga pemilu ini berjalan adil,” ujar Poltak.
Sedangkan rivalnya, Darwin Siagian dan Hulman Sitorus yang mendapat nomor urut 2 juga mengaku bersyukur karena angka 2 menjadi anugerah tersendiri sesuai dengan slogan mereka untuk lanjut dua periode.
“Menurut kami ini suatu anugerah mendapat nomor urut 2 karena sesuai dengan slogan kami dari dulu untuk lanjut dua periode. Pas tadi kami cabut dapat nomor dua, kami optimis bisa melanjutkan dua periode,” tegas Darwin.
Ketua KPU Toba, Henri Pardosi berharap Pilkada 2020 bisa berjalan damai dan mengutamakan salus populis, suprema lex yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, yaitu dengan mengutamakan pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan ke depannya.
Lebih lanjut Henri menjelaskan, ada imbauan baru dari KPU terkait kampanye pilkada yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid 19 yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.
Dalam aturan itu melarang beberapa kegiatan di kampanye Pilkada 2020, antara lain penyelenggaraan rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, serta peringatan hari ulang tahun partai politik.
PKPU baru ini akan disampaikan secara tertulis kepada ke dua pasangan calon yang telah mendapat nomor urut di surat suara.[]
