Samosir - Beredar informasi bahwa Dinas Pendidikan di Kabupaten Samosir, Sumut, mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memberi dukungan suara atau pilihan kepada calon Bupati Samosir petahana. Bahkan arahan disertai dengan intimidasi.
DPRD Samosir pun bereaksi dengan informasi tersebut. DPRD kemudian meminta Dinas Pendidikan Samosir untuk tidak melakukan intimidasi kepada para kepala sekolah dengan memanggil dan mengarahkan dukungan politik kepada calon petahana pada Pilkada Samosir nanti.
"Jangan ada ASN mengintimidasi dengan memanfaatkan jabatannya di pemerintahan sehingga mengintimidasi orang per orang atau kelompok untuk mengarahkannya kepada salah satu calon kepala daerah," kata anggota DPRD Samosir, Parluhutan Sinaga menjawab Tagar, Jumat, 2 Oktober 2020.
Dalam rapat di DPRD, Parluhutan mengaku juga telah menekankan soal larangan intimidasi tersebut kepada para guru termasuk kepada Dinas Pendidikan.
Tidak ada itu kami melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah
"Pada rapat tim perumus, saya sudah menegur dan menyampaikan hal tersebut kepada dinas pendidikan, dan itu kami sampaikan karena kami melihat indikasi itu," tegasnya.
Secara resmi DPRD Samosir kata dia, juga telah meminta Pjs Bupati Samosir Lasro Marbun untuk memastikan terjaganya netralitas ASN pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti.
"Kami telah meminta Pjs Bupati agar menjaga netralitas ASN terjaga sampai pilkada nanti," tutrnya.
Menurut dia, seluruh ASN termasuk guru harus diberikan kebebasan dalam memilih pada pemungutan suara Pilkada Samosir.
"Karena itu adalah hak asasi dalam menentukan pilihan, jangan ada intimidasi supaya Samosir lebih baik ke depan," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Samosir Rikardo Hutajulu secara terpisah, membantah telah melakukan intimidasi kepada para kepala sekolah dan guru.
"Tidak ada itu kami melakukan intimidasi terhadap kepala sekolah, dan pada rapat di DPRD pun tidak ada disinggung Pak Parluhutan," kilahnya.[]
