TAGAR.id, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus turut mengkritik atas pernyataan Bambang Widjojanto terkait upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap memaksakan kasus Formula E
"Apa yang dilakukan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi FE adalah melaksanakan kewajiban sesuai perintah UU Tipikor dan UU KPK," kata Petrus Selestinus dalam keterangan yang diterima redakasi pada Rabu, 11 Januari 2023.
Menurut Petrus, penetapan seorang tersangka dibarengi dengan penetapan dimulainya penyidikan, dinilai dia, hanya soal pilihan metode kerja penyidik. Dan hal itu, menurutnya, sangat tergantung kepada tingkat kesulitan perkara yang dihadapi.
"Dalam kasus FE, sekiranya benar KPK atau Firli Bahuri memerintahkan penyidiknya untuk dinaikan tahapannya ke penyidikan tanpa menetapkan terlebih dahulu tersangkanya atau tanpa tersangka," ujar Petrus.
"Maka hal itu tidak melanggar KUHAP bahkan sejalan dengan KUHAP karena tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari peristiwa pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 dan pasal 7 KUHAP)," sambungnya.
Ditegaskan Petrus, pimpinan KPK tanpa harus mengubah Perkom, dapat meningkatkan tahapan pemeriksaan kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan.
"BW tidak sadar bahkan lupa atau sedang melakukan politicking, bahwa yang namanya penyelidik/penyidik baik di Polri, Kejaksaan ataupun KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa tidak saja terhadap tersangka tetapi juga terhadap saksi dan alat bukti lainnya dan di sinilah wewenang KPK akan dilakukan secara maksimal," ujarnya.
"Jadi tidak ada masalah karena memang tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Firli Bahuri sebagaimana dituduhkan oleh BW. Mestinya BW jangan mengajari ikan berenang, karena Penyidik KPK dan Firli Bahuri dkk bukan anak kemarin atau ABG yang baru belajar menyidik perkara," ujarnya.[]
