Pesan PPP pada Jokowi dalam Kabinet Kerja Jilid II

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi percaya Presiden terpilih akan memperhatikan memperhatikan parpol "berkeringat" menangkan Jokowi.
Presiden Jokowi (tengah) memberikan pernyataan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh dan budayawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Presiden menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi percaya Presiden terpilih akan memperhatikan partai politik yang "berkeringat" memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pemilu Presiden 2019.

"Berdasarkan pengalaman lima tahun, Jokowi selalu memperhatikan pihak yang berkeringat," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara

Kami yang ada di koalisi saja belum bicara apa pun terkait pos di kabinet.

Anggota Fraksi PPP DPR RI mengaku di internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membahas pos-pos menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Karena itu menurut dia, semua parpol KIK belum tahu akan mendapatkan pos-pos di kementerian mana saja.

"Kami yang ada di koalisi saja belum bicara apa pun terkait pos di kabinet. Kami pun tidak tahu akan mendapatkan pos apa, semuanya ada di Jokowi," ujarnya.

Dia enggan menegaskan apakah PPP setuju bila ada parpol di luar KIK gabung dalam koalisi. Itu karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi yang akan menentukan pihak-pihak yang akan menjadi mitra koalisi di pemerintahannya.

Achmad Baidowi mengungkapkan wacana merapatnya parpol non-KIK, sebagai sebuah konsep dan gagasan merupakan hal yang baik. Namun apakah langsung berujung pada pos kementerian, kuncinya ada di tangan Presiden.

"Apakah parlemen menjadi 'mlempem'? Tugas parlemen karena tidak kehilangan nalar kritis, kami di DPR bukan tukang stempel, tapi mengkiritisi program yang dianggap tidak pro-rakyat," tuturnya.

Dia menilai saat ini oposisi yang kuat hampir sulit terwujud karena komposisi parpol di DPR dari koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah lebih dari 60 persen.

Kalau tidak semua parpol bergabung pemerintahan, kata dia, itu hal yang baik. Karena mekanisme check and balances harus berjalan di parlemen.

"Karena partai koalisi pun bisa kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat," tuturnya.[]

Baca juga:

Berita terkait
Sekjen NasDem: Soal Kabinet, Itu Kewenangan Presiden
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh tidak membicarakan soal koalisi, opsisi dan jatah menteri karena merupakan kewenangan presiden
PPP dan PKB Tanggapi Isu Jatah Menteri untuk Gerindra
Wasekjen PPP Achmad Baidowi dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad menanggapi isu permintaan jatah menteri dari Partai Gerindra kepada Presiden Joko Widodo.
Susunan Kabinet Baru Jokowi Rampung, Kapan Diumumkan?
Jelang pelantikan hari pelantikannya, Jokowi mengatakan telah menyelesaikan susuna kabinet kerja jilid II untuk periode 2019-2024.