Pesan Ketua Majelis Etik Golkar Buat Airlangga Hartarto

Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memberikan pesan.
Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Popy/Tagar)

Jakarta - Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memberikan pesan. Pertemuan yang digelar secara tertutup itu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada internal Partai Golkar.

Seusai rapat, Hatta mengatakan telah menyampaikan pesan agar Partai Golkar tetap kompak. Dia juga memberikan opsi untuk membuat rekomendasi dan evaluasi.

"Jadi kami berpesan kepada ketua umum agar menjaga kesatuan, berupaya menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Partai Golkar sebagai pemenang kedua pemilu nasional untuk berupaya agar memainkan peran yang cukup signifikan," kata Hatta di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019.

Hatta menjelaskan dalam pertemuannya bersama Airlangga tersebut pembahasan kode etik partai yang harus diluruskan. 

Dia tidak menginginkan terjadi penyimpangan di internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Pesan yang berulang kali dia sampaikan bahwa Partai Golkar harus tetap kompak.

"Kami melihat bahwa menghadapi munas Golkar yang akan datang tentunya segenap Partai Golkar harus kompak. Majelis etik tentu mempunyai tugas untuk menertibkan, meluruskan berbagai hal-hal yang diperkirakan baik itu penyimpangan maupun segala sesuatu yang akan membentuk perpecahan", tutur Hatta.

Hal lain yang diungkapkan Hatta yaitu tentang persiapan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Sebagai Ketua Majelis Etik, Hatta menyampaikan tidak perlu adanya percepatan munas

"Jangan (sampai) menimbulkan hiruk pikuk, munas dipercepat segala macam, menurut saya sesuai saja dengan ketentuan yang sudah ada," kata Hatta.

Hatta mengatakan sejatinya munas digelar pada bulan Desember 2019, dan tidak perlu dipercepat. Menurutnya, Partai Golkar perlu melakukan pleno sebelum terselenggaranya munas.

"Saya kira itu biasa saja. Semua keputusan yang ada nanti disampaikan menjadi kebijakan partai, itu harus melalui pleno partai. Ada rapat kerja nasional, ada rapat pimpinan nasional sebelum munas", ujar Hatta.

Hatta menjelaskan sejumlah tahapan jelang munas pasti akan dilewati. Karena, menurutnya jika itu tidak dilakukan, maka menyimpang dari etika dan aturan yang berlaku.

Baca juga:

Berita terkait