Pertemuan Zulhas-Jokowi vs People Power Amien Rais

Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi vs people power yang didengungkan Amien Rais. Apa hubungan keduanya?
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah), Ketua DPD Oesman Sapta (kiri), Ketua MA Hatta Ali (kanan) dan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir disela acara buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR, Jakarta, Jumat 8/6/2018. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Aktivis dan pengamat politik Indonesia Ray Rangkuti mengatakan ada dua makna di balik pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 24 April 2019 lalu. 

Pertama, PAN memberi isyarat bahwa konflik politik akibat pilpres telah usai pasca pencoblosan 17 April lalu. Persaingan antar kandidat juga sejatinya telah berakhir. Yang perlu digalakkan saat ini adalah silaturahmi politik antar anak bangsa untuk menekan ketegangan. Soal hasil pemilu diserahkan kepada penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU.

Hal itu disampaikan Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Minggu 28 April 2019. 

Tindakan ini seperti menampilkan dua hal sekaligus. Yakni menampik dukungan atas people power dan sekaligus menarik diri dari seruan tokoh pendiri PAN Amien Rais.

Kedua, PAN tidak ingin disangkutpautkan dengan isu people power yang digaungkan, khususnya oleh Amien Rais. Bagi PAN persaingan elektoral tidak seharusnya dibawa ke jalanan. Sebab sistem kita telah menampung berbagai keluhan pemilu di dalam berbagai lembaga pemilu.

"Tentu saja langkah Pak Zul ini cukup menarik. Tindakan ini seperti menampilkan dua hal sekaligus. Yakni menampik dukungan atas people power dan sekaligus menarik diri dari seruan tokoh pendiri PAN Amien Rais," ujar Ray.

Sebelumnya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Zulkifli Hasan mengatakan capek 'berantem' selama 8 bulan dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019 yang disebutnya sangat menguras energi.

"Kita mengatakan pemilu ini terlalu lama, menghabiskan energi, nanti harus mengubah undang-undangnya agar pemilu itu ya 1,5 bulan. Masak 'berantem' disuruh undang-undang sampai 8 bulan," kata Zulkifli.

Dalam kesempatan itu juga ada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pak Zul juga banyak menyampaikan pengalamannya dalam kampanye 8 bulan yang melelahkan tersebut, tapi intinya bagaimana kita sebagai bangsa bersatu mengutamakan kepentingan umum dan 8 bulan sudah terlalu panjang untuk berkontestasi, saatnya semua berpikir tentang rekonsiliasi untuk bangsa dan negara," ujar Hasto. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).