Pernyataan Wakil Ketua KPK soal Formula E Bagaikan Petir Disiang Bolong

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai penjualan tiket Formula E saat ini tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan.
Formula E Jakarta. (Foto: Tagar/ISt)

TAGAR.id, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai penjualan tiket Formula E saat ini tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, benar penjualan tiket sudah dilakukan. Yang pasti penjualan tiket tak akan mempengaruhi proses penyelidikan KPK," tegas Sugiyanto, Kamis, 12 Mei 2022.

Dia memprediksi pendapatan penyelenggaran Formula E pada 4 Juni 2022 ini tak bisa menutupi anggaran yang sudah dikeluarkan. Justru, kata dia, setelah penyelenggaran Formula E maka ada jalan baru bagi lembaga antirasuah untuk terus menyelidiki kasus Formula E.

"Artinya biaya commitment fee yang sudah dibayar oleh DKI sebesar Rp. 560 miliar sudah digunakan. Dan KPK bisa masuk untuk menilai secara keseluruhan dari pengunaan data tersebut," ungkap Sugiyanto.

Selama ini, kata dia, data 560 miliar rupiah tersebut masih mengantung. Bila dana tersebut dikembalikan oleh Formula E Organization (FEO), kta dia, maka hal tersebut bisa dianggap close. 

"Artinya tak ada duit negara yang digunakan. Tetapi bila telah digunakan maka dari sinilah KPK bisa menilai adanya dugaan kerugian keuangan negara. Jadi intinya proses penyelidikan akan tetap berlanjut pasca penyelenggaran Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang," ujarnya.

Menurut dia, selama KPK masih menyelidiki kasus Formula E maka hal ini akan menjadi batu sandungan bagi karir politik Anies Baswedan. Terlebih beberapa waktu lalu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa penggunaan APBD untuk Formula E tak benarkan.

"Artinya Anggaran Pemda dari APBD itu tidak boleh digunakan untuk even yang tujuannya bisnis. KPK mendapat informasi tentang hal ini dari Kemendagri," katanya.

"Pernyataan Wakil Ketua KPK ini bagaikan petir di siang bolong. Tentunya ini bisa berdampak akan berlanjutnya proses kasus Formula E ini setelah penyelenggaraan pada 4 Juni 2022," tambah Sugiyanto lagi.

Tentang Interpelasi, kata dia, hal itu akan menjadi dilema bagi partai-partai penolak Interpelasi Formula E. Hal ini lantaran adanya pernyataan KPK tersebut diatas.

"Sebaiknya interpelasi bisa berlanjut untuk menghilangkan beban dari masalah Formula E," tukasnya.[]

Berita terkait
KPK Didesak Lakukan Penyelidikan Potensi Adanya Dugaan Aliran Dana untuk Gagalkan Interpelasi Formula E
Kata Fernando, kalaupun interpelasi oleh anggota DPRD DKI Jakarta tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang didalami oleh KPK.
Usut Kasus Dugaan Korupsi Formula E, BPK Didesak Jemput Bola ke KPK
Kelompok massa tergabung dalam Satgas Pemburu Koruptor kembali menggelar aksi damai di Gedung KPK.
Pengamat Heran Gubernur Anies Baswedan Masih Bungkam Soal Interpelasi Formula E
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai jika interpelasi Formula E terus bergulir maka pokok permasalahannya akan menjadi lebih serius.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)