TAGAR.id, Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menilai, interpelasi merupakan ranah politik tentunya kalaupun tetap bergulir akan menghasilkan keputusan politik.
Kata Fernando, kalaupun interpelasi oleh anggota DPRD DKI Jakarta tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang didalami oleh KPK.
"Sehingga proses yang paling menentukan dan paling diharapkan adalah proses di KPK tetap bergulir," kata Fernando Emas, Rabu, 11 Mei 2022.
KPK, kata dia, harus tetap mendalami tentang dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dan wewenang oleh Gubernur Anies Baswedan terhadap penyelenggaraan Formula E.
Dijelaskannya, KPK jangan dianggap menjadi seperti di bawah kendali sehingga tidak mendalami tentang dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Interpelasi yang diajukan oleh fraksi PDIP dan PSI DKI Jakarta merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang yang harus dihargai oleh anggota fraksi lain. Sangat tidak etis kalau menuding anggota DPR lain mengajukan interpelasi dianggap bersandiwara," sambung Fernando lagi.
Justru, kata dia, yang perlu dipertanyakan kenapa anggota fraksi lain menolak pengajuan interpelasi terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan terhadap formula E. Seharusnya KPK melakukan penyelidikan tentang kemungkinan adanya aliran dana dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggagalkan interpelasi.
"Tentunya keberanian dan kemauan dari KPK yang kita tunggu untuk menindak lanjuti sampai adanya tersangka atas dugaan penyalahgunaan dan wewenang dalam penyelenggaraan Formula E," bebernya.
Jika berdasarkan informasi dan data yang dimiliki Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi, dirinya menyakini akan ada tersangka dari adanya penyalahgunaan anggaran dan wewenang penyelenggaraan Formula E.
"Kita harap pasca pageleran formula E KPK akan lebih cepat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan tersangka," katanya.
Kalau berdasarkan jumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI dan PSI kemungkinan interpelasi akan sulit dilanjutkan karena masih membutuhkan sekitar 21 anggota DPRD lagi. "Kalau PDIP dan PSI ingin proses interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berlanjut, diharapkan mampu melakukan pendekatan terhadap fraksi lain," pungkasnya.[]
