Jakarta – Laporan Oxfam menyatakan kaum perempuan paling terkena dampak akibat sanksi-sanksi Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan terhadap Kuba. Laporan "Right to Live without Blockade" (“Hak Hidup tanpa Blokade”) meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mencabut sejumlah sanksi yang kebanyakan diberlakukan sejak tahun 1962.
Organisasi nirlaba internasional Oxfam mempresentasikan sebuah laporan di Havana pada akhir Mei 2021 yang menyatakan kaum perempuan paling terkena dampak akibat sejumlah sanksi AS di negara pulau tersebut, karena terlalu banyak beban yang dikenakan pada perempuan.
Laporan itu meminta pemerintah Presiden Joe Biden untuk mencabut beberapa tindakan pembatasan tersebut.
Laporan "Right to Live without Blockade" (Hak Hidup Tanpa Blokade) itu menyatakan 78% anak perempuan dan perempuan dewasa yang tinggal di pulau itu lahir di bawah sanksi AS, yang kebanyakan diberlakukan sejak tahun 1962.
Perempuan mendedikasikan sedikitnya 35 jam seminggu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga - hampir sehari penuh- termasuk merawat keluarga sebagai tanggung jawab mereka.
Perempuan terlihat di depan sebuah rumah berhiaskan bendera AS dan Kuba di pinggiran Havana, Kuba, 21 Maret 2016 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Ueslei Marcelino)
Selain itu, 46% perempuan di Kuba juga menjadi kepala rumah tangga. Itu berarti mereka memiliki pekerjaan untuk mencari nafkah di luar rumah. Perempuan Kuba termasuk mayoritas kelompok tenaga kerja dengan keahlian khusus, dan juga di bidang-bidang tertentu seperti kesehatan, yang mewakili 70% dari mereka yang bekerja di sektor tersebut.
Laporan Oxfam itu sebagian didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pusat Ekonomi Kuba di Universitas Havana.
“(Pekerjaan) Oxfam di Kuba telah dibatasi oleh pemberlakuan embargo Amerika Serikat dalam sejumlah kesempatan, bahkan dalam memberikan respon dalam menanggapi krisis kemanusiaan, misalnya bencana angin topan, angin putting-beliung beberapa tahun yang lalu dan pandemi Covid-19.”
Direktur Oxfam untuk Kuba, Elena Gentili, menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana embargo dan blokade AS mempengaruhi kehidupan sehari-hari di negara pulau itu, sekaligus memberikan tekanan tambahan yang tidak dapat dibenarkan pada kaum perempuan.
Para wanita menyortir daun tembakau di pabrik cerutu H. Upmann di Kuba (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Desmond Boylan)
“Jika saya berkesempatan untuk berbicara dengan pemerintahan baru AS, kepada Presiden (Joe) Biden dan Wakil Presiden (Kamala) Harris, saya akan sampaikan bahwa mereka punya kesempatan unik sekarang. Setelah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19, hampir 60 tahun sanksi terhadap Kuba, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengubah sejarah. Wakil Presiden Harris: Anda adalah perempuan pertama yang memiliki peran ini di Amerika Serikat. Kaum perempuan dan remaja perempuan-lah yang paling terkena dampak embargo AS di Kuba.”
Gentili yang kelahiran Italia itu mengungkapkan jika mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, ia akan menyampaikan bahwa kebijakan mereka secara unik mampu mengubah sejarah melalui pencabutan sanksi-sanksi tersebut.
Warga Kuba antre membeli ayam di toko yang disubsidi negara atau "bodega" di pusat kota Havana, Kuba, 17 Mei 2019 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)Situasi ekonomi secara keseluruhan semakin buruk di Kuba, ditambah pandemi yang memperdalam dampak akibat sejumlah sanksi AS. Blokade itu menyebabkan masyarakat Kuba lebih sulit untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan.
Antrean panjang yang berlangsung berjam-jam di luar pertokoan dan usaha, sebagian besar terdiri atas kaum perempuan.
Selain itu, Kuba mengakui kekurangan pemerintahannya sendiri, ketika reformasi ekonomi dimulai pada Januari lalu.
Ekonomi Kuba sedang mengalami krisis yang parah, ditambah dengan lonjakan infeksi Covid-19 di negara tersebut. Pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto Kuba mengalami penurunan sebesar 11%.
Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memberlakukan sekitar 200 sanksi di pulau itu, memperkuat embargo yang mendesak suatu perubahan model politik negara di Karibia tersebut.
Pihak berwenang melaporkan kerugian lebih dari 5,5 miliar dolar AS per tahun karena sejumlah sanksi yang diberlakukan terhadap Kuba (mg/lt)/Associated Press/voaindonesia.com. []
