Percepat Kesejahteraan Papua, Pemerintah Tingkatkan Koordinasi dan Orkestrasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut bahwa pemerintah saat ini telah meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (Foto: Tagar/Antara/Muhammad Adimaja/rwa)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut bahwa pemerintah saat ini telah meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan terkait pendekatan dalam penanganan dan pembangunan di Papua dapat dipahami dengan baik di Indonesia dan di luar negeri.

“Bapak Presiden sendiri sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujar Johnny G. Plate dalam siaran pers “Komunikasikan Percepatan Kesejahteraan Papua, Menteri Johnny: Pemerintah Orkestrasi Lewat Satgas” di website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kemarin, 22 Desember 2021.

Ia menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut diiringi dengan perubahan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah persepsi publik.


Kalau perlu kita sama-sama buat agenda setting-nya siapa yang tampil di depan maupun di belakang, orkestrasinya kita mainkan.


Komunikasi yang dilakukan ini perlu digencarkan dengan koordinasi yang lebih kuat, mengingat ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan baik meski telah banyak kebijakan dan pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut.

“Saya melihat bahwa ini harus kita ubah pola yang dulunya barangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat,” katanya.

Sebelumnya dalam rapat bersama wakil presiden (Wapres) Ma’ruf Amin diketahui bahwa banyak pembahasan yang terlontar terkait perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua, salah satunya terkait dengan pelaksanaan komunikasi publik.

Johnny menyebut pemanfaatan kanal dan media komunikasi ini sudah seharusnya dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi flamboyan yang berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pihak pengambil keputusan penting.

“Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua,” ujar Johnny.

Di samping itu, ia juga ikut mendorong langkah pendekatan baru yang diambil tentara nasional Indonesia (TNI) terkait komunikasi publik guna membangun kepercayaan rakyat atau tokoh Papua.

“Kita membentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa menyampaikan substansi yang akurat. Kita harus mengemas dengan yang lain supaya orkestrasinya tepat dan mencapai sasaran. Kalau perlu, nanti dibuat atau disiapkan dengan payung hukum yang kuat,” katanya.

Dengan harapan bahwa kebijakan dan arahan Presiden ini mampu berjalan dengan baik lewat pemanfaatan kanal komunikasi yang dikelola bersama, Johnny juga berharap komunikasi publik ini dapat menjadi lebih efektif dari sebelumnya.

“Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik di semua kanal komunikasi Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny menyebut bahwa semua pihak, termasuk dari kalangan akademisi, pengamat, hingga pelaksana teknis di Papua juga harus ikut terlibat dalam pelaksanaan ini. 

Mengingat orkestrasi komunikasi tidak hanya membutuhkan pemanfaatan kanal dan penyelarasan informasi saja, namun juga komitmen dan dukungan bersama. Utamanya, untuk menyusun agenda bersama dan berbagi peran serta tugas sampai di jajaran terdekat dengan khalayak sasaran.

“Kalau perlu kita sama-sama buat agenda setting-nya. Siapa yang tampil di depan maupun di belakang, orkestrasinya kita mainkan. Dengan harapan bahwa pimpinan lembaga kita punya komitmen yang sama dan bagaimana komitmen itu disampaikan ke tataran yang lebih teknis di bawahnya sehingga bisa tersambung,” kata Johnny.

(Eka Cahyani)

Berita terkait
Menuju Transformasi, Kemenkominfo Ajak UMKM ke Ruang Digital
Dalam mempercepat penyediaan talenta digital untuk kebutuhan transformasi digital Kemenkominfo menginisiasi program Digital Talent Scholarship.
Menkominfo: Semua Pihak Harus Disiplin Gunakan PeduliLindungi
Menjelang Nataru, terjadi tren penurunan check-in PeduliLindungi di beberapa sektor, seperti transportasi, pusat perbelanjaan, dan rekreasi.
Menkominfo Berharap Masyarakat Patuhi Aturan PPKM Nataru
Masyarakat akan tetap diizinkan bermobilitas dengan tetap mematuhi ketentuan PPKM Level 3 sesuai dengan Inmendagri terbaru yang akan segera terbit.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.