Dairi - Dua bulan lebih di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tidak dapat dilakukan rontgen kepada pasien. Pasalnya, alat rontgen yang lama rusak dan direncanakan segera diperbaiki.
Sementara alat rontgen baru hasil pengadaan Tahun Anggaran (TA) 2020 belum dapat digunakan karena izin operasional belum ke luar. Anggaran pengadaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2,5 miliar.
Akibatnya, banyak pasien rumah sakit milik Pemkab Dairi itu terpaksa dirujuk ke rumah sakit terdekat, seperti di Kabupaten Pakpak Bharat.
Direktur RSUD Sidikalang Sugito Panjaitan didampingi Kepala Tata Usaha Luber Sianturi, menerangkan hal itu menjawab Tagar di ruang kerjanya, Kamis, 5 Nopember 2020.
“Saat ini memang kondisi rontgen dalam keadaan rusak. Itu benar. Mulai sekitar dua bulan lalu. Kalau dari segi pengadaan itu nggak bisa kami jawab. Tapi dari labeling aset itu 2007,” kata Luber, seraya menyebut alat yang rusak itu bermerek Siemens.
Dipaparkan, perbaikan alat rontgen lama terkendala anggaran pemeliharaan. Teknisi yang dihubungi menyebut biaya perbaikan Rp 228 juta.
Jika tidak ditemukan penggantian suku cadang, dibebankan biaya perbaikan Rp 22 juta. Pun demikian telah dilakukan lobi ke teknisi lain dan disepakati harga perbaikan Rp 100 juta.
Izin operasional diusulkan setelah barang itu datang. Diuji radiasinya
“Didapat kesepakatannya begini. Apabila mereka turun ke memeriksa rontgen tersebut, apabila tidak ditemukan penggantian spare part, misalnya hanya perbaikan biasa, maka rumah sakit harus membayar Rp 22 juta. Itu sudah harus kami maui dulu. Itu harus kami sepakati,” kata Luber terkait perjanjian dengan teknisi pertama.
Setelah teknisi itu turun melakukan pemeriksaan, selanjutnya disampaikan bahwa biaya penggantian suku cadang Rp 228 juta lebih.
Direktur RSUD Sidikalang, Sugito Panjaitan didampingi Kepala Tata Usaha, Luber Sianturi, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis 5 Nopember 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)Karena ketiadaan biaya, teknisi pertama itu urung memperbaiki. Namun, Rp 22 juta biaya konsultasi tetap harus dibayar. Itu pun menjadi utang, dan diupayakan harus dibayar tahun ini.
Dilanjutkan Luber, manajemen RSUD Sidikalang akhirnya menghubungi teknisi lain. Dengan upaya lobi disepakati biaya perbaikan Rp 100 juta. Direncanakan perbaikan dalam waktu dekat.
“Rencana memang kemarin ya. Mungkin karena ada sesuatu, berjanji Sabtu. Mudah-mudahanlah. Mungkin Senin sudah bisa digunakan,” kata Sugito.
“Jadi melalui pak direktur, itu mencari alternatif yang lain. Bagaimanalah supaya teknisi yang lain datang bisa memperbaiki ini. Nggak berhenti di situ kami. Dan mereka turun melihat,” lanjut Luber.
Sementara terkait alat rontgen baru, dibenarkan Luber, tidak dapat difungsikan karena izin operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Baptn).
Alat merek Philips tersebut tiba di Sidikalang oleh penyedia pada 23 September 2020. Permohonan izin operasional secara daring diajukan pertengahan Oktober 2020.
“Izin operasional diusulkan setelah barang itu datang. Diuji radiasinya, setelah barang itu diujifungsikan. Direncanakan tahun lalu, maka tahun ini barang itu diadakan, maka kami mendesain ruangan baru. Sebelum barang yang lama itu rusak, sudah didesain (tempat) barang baru. Sedang proses izin operasional,” kata Luber.
Disebut, semua persyaratan administrasi dan fisik telah dilengkapi. “Itu sudah dilapisi plumbum. Jangan dibilang itu belum dilapisi plumbum. Proses sebelum barang itu datang, itu harus terlapisi dulu semua secara aman,” lanjut Luber.
Kedua top manajemen di RSUD Sidikalang itu mengaku prihatin, di mana warga Kabupaten Dairi sementara ini terpaksa ke Pakpak Bharat untuk melakukan rontgen.[]
