Surabaya - Demonstran yang terdiri dari puluhan wali murid nekat mengadang mobil plat merah bernopol L-14 saat melintas depan gedung DPRD Jatim.
Mereka melakukan aksi di depan Grahadi, Jalan Gubernur Suryo menolak zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri di Surabaya.
Sebelumnya demonstran berorasi mengungkapkan kecewaan dengan sistim zonasi, karena membuat anak yang berjuang merebut nilai terbaik saat ujian menjadi sia-sia.
Berita sebelumnya: Wali Murid Keluhkan Sistem Zonasi PPDB di Surabaya
Orator tiba-tiba mendadak berhenti karena sebuah mobil plat merah melintas di depan Grahadi, Massa spontan mengadang mobil dan mendesak pejabat di dalam mobil ke luar.
"Tolak zonasi, tolak zonasi..!" kata demonstran saat mengadang mobil plat merah itu, Rabu 19 Juni 2019.
Koordinator aksi, Teguh Priatmoko mengaku tindakan ini hanya spontanitas dari para orang tua. Wali murid menganggap mobil plat merah identik dengan pemerintah, sehingga langsung dihentikan agar aspirasi mereka didengar.
"Kita tidak ada tujuan lain, karena ini bentuk simbolis," katanya.
Teguh yang juga wali murid menegaskan, aksi mereka tidak ada kaitan dengan agenda politik apa pun. Hanya bentuk kasih sayang terhadap putra-putri mereka yang ingin masuk sekolah negeri.
"Kami tidak nuansa politis. Ini murni agenda kasih sayang anak kita," terangnya.
Berita sebelumnya: Putri Ridwan Kamil Ikut Antrean PPDB
Teguh tidak mempermasalahkan adanya sistim zonasi PPDB. Namun harus diimbangi pemerataan SMP negeri di Surabaya. Dengan begitu, masyarakat bisa memilih yang dekat rumahnya.
"Kami sebenarnya setuju sistim zonasi, cuma karena memang tidak diimbangi dengan pemerataan SMP negeri. Akibatnya terbentur aturan jarak. Meskipun danemnya tinggi, tapi jarak dengan SMP kurang lebih 1 kilometer itu sudah tidak bisa diterima," jelasnya.
Teguh menegaskan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya berjanji data anak-anaknya yang mendaftar tersimpan. Hanya saja, data itu belum menjadi jaminan pendaftar diterima di sekolah negeri.
"Data putra-putri kami ini kata Dispendik tersimpan. Tapi belum ada kepastian jawaban anak kami diterima. Maka kami bergerak dan menyuarakan bahwa sistim ini tidak benar," pungkasnya.[]
Berita sebelumnya: PPDB Sistem Zonasi Timbulkan Ketidakadilan di Jatim
