Penjelasan KPK Soal Masalah Utama Polemik Bansos Covid-19

Dapat ribuan keluhan, KPK pastikan akan memantau bansos Covid-19.
Ipi Maryati selaku Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan (Tagar/Twitter)

Jakarta - Mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 , KPK mendapat ribuan keluhan. Namun KPK tetap memastikan pengawalan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

KPK memastikan akan terus mengawal penyelenggaraan bansos ke depan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu program jaring pengaman sosial dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19,” ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan resmi, Senin, 7 Desember 2020.  

Menurutnya terdapat permasalahan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial adalah akurasi data penerima, terkait kualitas, data penerimaan bantuan, transparansi data, serta pemutakhiran data yang menjadi permasalahan.

Karenanya, KPK mendorong Kemensos untuk mengintegrasikan kedua data internal tersebut. Selain itu, Integrasi data Kemensos dengan data daerah, data hasil pendataan Kementerian Desa PDTT, data penerima bantuan iuran pada BPJS Kesehatan, masih lemah,

“Rendahnya kualitas dan transparanis data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi JAGA Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos seperti bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih, serta tida transparan,” ujar Ipi

Katanya, sebanyak 1.650 keluhan yang diterima dari data per 9 November 2020, keluhan yang paling banyak diterima adalah mengenai tidak menerimanya bantuan, berjumlah 730 keluhan. Sumber masalah berasal dari pendataan, DTKS tidak padan dengan data NIK dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan, minim informasi mengenai penerimaan bantuan juga merupakan salah satu permasalahan.

“Karenanya, KPK mendorong Kemensos untuk mengintegrasikan kedua data internal tersebut. Selain itu, Integrasi data Kemensos dengan data daerah, data hasil pendataan Kementerian Desa PDTT, data penerima bantuan iuran pada BPJS Kesehatan, masih lemah,” jelas Ipi.

Menurut Ipi, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya juga memiliki potensi kerawanan. Dalam pengadaan barang KPK memitigasi timbulnya penyuapan, yaitu pemilihan vendor tertentu untuk penyaluran bansos, benturan kepentingan dari pelaksana, sampai pemerasan dan penggelapan bantuan. [] (Farras Prima Nugraha)

Baca juga:

Berita terkait
Para Menteri yang Ditangkap KPK di Era Megawati, SBY, Jokowi
12 menteri tersandung korupsi yang ditangkap KPK. Menteri bidang mana yang paling banyak terjerat kasus korupsi?
KPK Bakal Telusuri Aliran Duit Korupsi Juliari Batubara ke PDIP
KPK akan menyelidiki aliran dana suap yang menyeret Menteri Sosial Juliari Peter Batubara hingga ke PDIP.
Mensos Korupsi Bansos Covid-19, Momen Tepat KPK Beri Hukuman Mati
Azmi Syahputra meminta KPK menerapkan hukuman mati atas kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19 oleh Mensos Juliari.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.