Vokasi Kemdikbud

Pengelompokan Lembaga Penyelenggara Program PKK Kemendikbud

Dalam program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Kemendikbud telah menetapkan siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara, simak daftar berikut.
Penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Kemendikbud. (Foto:Tagar/kemendikbud)

Jakarta – Sebagai upaya mengembangkan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) sekaligus menjawab masalah pengangguran di Tanah Air, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi telah meluncurkan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) lewat kursus dan pelatihan.

Dalam program PKK ini, Kemendikbud telah menetapkan siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara yakni, satuan pendidikan non-formal yang terdiri dari LKP PKBM dan SKB. Lalu dari satuan pendidikan formal terdiri dari SMK, Politeknik, Akademi Komunitas dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Program Pendidikan Kecakapan KerjaSarana pembelajaran dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Kemendikbud. (Foto:Tagar/kemendikbud)

Selain itu, UPT Ditjen pendidikan vokasi juga bisa menjadi penyelenggara program PKK Kemendikbud. Kemudian, Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA), serta Lembaga Diklat milik Pemerintah dan Masyarakat yang memiliki izin sah.

Lembaga-lembaga tersebut, kemudian dikelompokkan menjadi 3 yakni, pertama tipe A, dengan jumlah peserta program PKK sebanyak 1.250 orang dengan alokasi dana dari Kemendikbud Rp17.500.000/peserta. Tipe B, jumlah peserta 5.000 orang dengan dana Rp6.500.000/peserta dan Tipe C sebanyak 43.750 orang Rp3.174.000/peserta.

Lembaga tersebut dapat masukkan ke dalam golongan A bila, Memiliki NPSN, Terakreditasi A atau B, Memiliki pendidik yang bersertifikat internasional, Memiliki sarana dan prasarana berstandar industry, Memiliki jumlah peserta didik regular minimal 1.000 orang dalam tiga tahun terakhir, Memiliki Kerjasama dengan IDUKA yang bertaraf internasional.

kemendikbudDana yang dikucurkan Pemerintah dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Kemendikbud. (Foto:Tagar/kemendikbud)

Lalu syarat untuk masuk ke dalam golongan B adalah, Memiliki NPSN, Terakreditasi, Memiliki pendidik yang bersertifikat nasional, Memiliki sarana dan prasarana berstandar industry, Memiliki jumlah peserta didik regular minimal 600 orang dalam tiga tahun terakhir, Memiliki Kerjasama dengan IDUKA yang bertaraf nasional.

Yang terakhir kategori lembaga tipe C jika, Memiliki NPSN, Belum terakreditasi, Memiliki pendidik yang mempunyai sertifikat kompetensi, Memiliki sarana dan prasarana sesuai keterampilan yang diajarkan, Memiliki jumlah peserta didik regular, Memiliki Kerjasama dengan IDUKA yang bertaraf lokal.[]

Berita terkait
Peran Lembaga Penyelenggara dan Pemda dalam Program PKK Kemendikbud
Kemendikbud luncurkan Program Pendidikan Kecakapan Kerja yang dalam proses pelaksanaannya terdapat peran lembaga penyelenggara & Pemerintah daerah.
Kemendikbud Jawab Masalah Pengangguran Lewat Program PKK
Kemendikbud melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi meluncurkan Program PKK untuk menjawab masalah pengangguran di RI.
Mekanisme Pembelajaran dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja Kemendikbud
Kemendikbud luncurkan Program Pendidikan Kecakapan Kerja. berikut proses pembelajarannya hingga diserap oleh industri, dunia usaha dan dunia kerja.
0
TNI-Polri Kendalikan Kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus
Panglima TNI sebut TNI dan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan laju kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus