Pengamat: Tak Etis Mulyadi Kembalikan Rekomendasi PDIP

Pengamat menilai sikap Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan keputusan tak etis.
Anggota DPR RI asal Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat yang kini menjadi calon gubernur Sumbar Mulyadi. (Foto: Tagar/Mulyadi)

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai keputusan pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung pada Pilgub dan Wagub Sumbar 2020 merupakan keputusan yang kurang etis.

Namun, menurut Karyono setiap orang memiliki hak dalam berpolitik.

Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi

"Terlepas dari pertimbangan politis, sikap mengembalikan mandat dukungan di tengah kesusahan PDIP diserang merupakan sikap kurang etis. Tetapi hal itu merupakan pilihan politik private yang menjadi hak mereka," kata Karyono kepada Tagar, Senin, 7 September 2020.

Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah keputusan Mulyadi tepat dan dapat mengantarkannya pada kemenangan atau sebaliknya.

Karyono menyebut hal ini perlu dipetakan secara presisi. Baginya, untuk mengetahui peta pergeseran pemilih memerlukan data riset yang menguji seberapa besar pengaruh pernyataan Puan Maharani terhadap perubahan pilihan.

"Tingkat dukungan Mulyadi-Mukhni bisa bertambah, bisa konstan atau sebaliknya malah menurun. Namun Mulyadi-Mukhni sudah terlanjur membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi, tinggal kita tunggu hasilnya nanti," ucap Karyono.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait pernyataan Puan Maharani soal 'semoga Sumbar dukung negara Pancasila'. Karena polemik itu, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni disebut telah mengembalikan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilgub Sumatera Barat 2020.

Hasto mewakili partainya mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan rekomendasi ke Partai. Meski begitu, ia menilai keputusan Mulyadi dianggap sebagai jiwa pemimpin yang lemah.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi. Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 6 September 2020.

Hasto menyebut, sikap Mulyadi sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

"Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," ucap Hasto.[]

Berita terkait
Soal PDIP, Ketua PAN Sumbar: Urusan Mulyadi
Ketua DPW PAN Sumatera Barat mengaku tidak terlibat dalam pemulangan berkas dukungan PDIP dalam Pilkada 2020.
Tanpa PDIP, Mulyadi-Ali Daftar ke KPU Sumbar
PDIP tidak mendampingi pasangan Mulyadi-Ali Muknhi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ke KPU.
PDIP Bisa Saja Menang Pilgub di Sumatera Barat
Dari hasil riset PDIP bisa mengetahui apa penyebab serta alasan suka dan tak suka masyarakat Sumbar terhadap PDIP