Jakarta - Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai keputusan pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni membatalkan keikutsertaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung. Dia berpendapat, keputusan itu hanya dilandasi kepentingan politik jangka pendek.
Karyono berpandangan, keputusan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan mandat dukungan PDIP karena merasa khawatir dengan pernyataan Puan Maharani yang memiliki dampak elektoral.
Pertanyaannya kemudian, apakah dengan mengembalikan mandat ke PDIP lebih menguntungkan atau merugikan secara politik
Pasalnya, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani melontarkan kalimat 'semoga Sumbar dukung Negara Pancasila'.
Padahal, menurut Karyono, langkah Mulyadi mengembalikan mandat ke PDIP tidak serta merta membuat mereka memenangkan pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 yang akan datang.
"Faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya diukur dari sebuah pernyataan, meskipun saya akui sebuah pernyataan memiliki dampak politik elektoral. Tetapi, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekalahan atau kemenangan," kata Karyono kepada Tagar, Senin, 7 September 2020.
Ia menuturkan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik elektoral disebabkan oleh banyak variabel. Meski begitu, ia menambahkan, wajar saja jika Mulyadi-Mukhni menghitung dampak dan resiko dari pernyataan Puan Maharani saat itu.
"Tetapi disaat yang sama perlu dihitung resiko timbal baliknya. Dengan mengembalikan mandat ke PDIP mereka berharap menambah dukungan dari pemilih atau minimal pendukungnya tidak migrasi ke paslon lain," ucap Karyono.
Sebagai pengamat ia melihat, di waktu yang sama pasangan Mulyadi-Mukhni juga berpotensi kehilangan dukungan, setidaknya dari basis pemilih PDIP.
- Baca juga: Soal PDIP, Ketua PAN Sumbar: Urusan Mulyadi
- Baca juga: Soal Ucapan Puan, Andre Minta PDIP Tegur Politisinya
"Semua keputusan ada risikonya. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan mengembalikan mandat ke PDIP lebih menguntungkan atau merugikan secara politik," ujar Karyono.[]
