TAGAR.id, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, mengkritisi langkah dan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai banyak pihak tengah membangun dinasti politik dan dianggap melakukan tindakan nepotisme.
"Sebagai seorang Presiden, Jokowi memiliki wewenang kekuasaan yang begitu luas. Apabila wewenang kekuasaan ini disalahgunakan untuk membangun dinasti politik dan melakukan tindakan nepotisme, maka Presiden Jokowi telah mencabik-cabik makna demokrasi yang sesungguhnya dari Pemilu yang akan segera diselenggarakan," ujarnya pada Senin, 6 November 2023.
Dia menjelaskan, sebagai seorang presiden, Jokowi berpeluang memanfaatkan wewenang kekuasaannya untuk mengubah aturan khususnya batas umur calon presiden dan wakil presiden sehingga dinasti politik yang diinginkan dapat tercapai, terlebih, lanjut dia, ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Jokowi selaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka.
Lebih jauh lagi, potensi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi apabila Presiden Jokowi memanfaatkan segenap infrastruktur Negara seperti Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian dalam mendukung upaya membangun dinasti politik dan melakukan tindakan nepotisme.
Terlebih, tegas Surya, pada faktanya baik Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Ketua Umum Partai Politik yang telah menyatakan dukungannya kepada anak kandung Presiden Jokowi.
"Berbagai potensi penyalahgunaan wewenang inilah yang perlu sama-sama kita awasi secara lebih serius lagi. Jangan sampai pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti dinodai oleh tindakan yang menciderai makna demokrasi yang seutuhnya. Jangan sampai Pemilu 2024 nanti dinodai oleh upaya membangun dinasti politik dan tindakan nepotisme," tegas Surya.