Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengimbau agar Partai Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyerang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum kader Partai Demokrat untuk melakukan judicial review mengenai AD/ART partai at ke Mahkamah Agung.
"Kenapa loyalis ingin membatasin kebebasan Yusril Ihza Mahendra dalam menerima kuasa dari empat kader Partai Demokrat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung yang disahkan Kumham 18 Mei 2020," kata Fernando, Minggu, 26 September 2021.
"Apapun alasannya para loyalis AHY tidak memiliki hak untuk melarang Yusril menerima kuasa dari Muhammad Isnaini Widodo, Nur Rakhmat Juli Purwanto, Ayu Palaretins dan Binsar Trisakti Sinaga. Sebagai pihak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY memiliki hak untuk memperjuangkan haknya berdasarkan UU yang berlaku," sambungnya.
Fernando menjelaskan, keempat pemberi kuasa kepada Yusril dipercaya melakukan perjuangan untuk melawan dinasti politik dalam Partai Demokrat. "Mereka merasa sedang dikebiri haknya dalam menjalankan demokrasi di Partai Demokrat sehingga melakukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat," katanya.
Kenapa loyalis ingin membatasin kebebasan Yusril Ihza Mahendra dalam menerima kuasa dari empat kader Partai Demokrat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung yang disahkan Kumham 18 Mei 2020.
"Sebaiknya para loyalis AHY Jangan frustasi menghadapi proses hukum yang merupakan sesuatu hal biasa dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum. Jangan selalu ingin mengintervensi pihak lain termasuk Yusril yang memiliki hak untuk menerima kuasa dan membela siapapun yang menginginkan keadilan," katanya.
Ditegaskan Fernando, pro AHY disarankan untuk bersikap mawas diri bahwa Partai Demokrat adalah aset bangsa yang wajib dijaga semua komponen bangsa yang ingin menguasai partai menjadi aset pribadi.[]
Baca Juga:
Demokrat: Dalil-Dalil Gugatan Moeldoko Tidak Memenuhi Syarat
Demokrat : Pro Moeldoko Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung
Fernando Emas : Judicial Review AD/RT Demokrat Sangat Tepat
Respons Kader Demokrat Soal Kuasa Hukum Moeldoko Memilih Netral
