Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sumatera Utara, menyampaikan keberatan atas pencatutan logo/simbol mirip milik Pemko Medan tercantum dalam spanduk relawan pendukung calon Wali Kota Medan nomor urut 01, Akhyar Nasution.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemko Medan, Arrahman Pane menegaskan Pemko Medan keberatan dengan pencatutan logo tersebut. Ia menegaskan Pemkot Medan dalam posisi netral menyambut Pemilihan Kepala Daerah Medan 2020.
Nanti kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan, kita belum tahu motifnya apa, pemerintah juga tidak ada komunikasi ke relawan itu.
"Pemerintah jelas keberatan, karena pemerintah harus netral," ujar Arrahman Pane, Kamis, 8 Oktober 2020.
Dia menegaskan logo Pemko Medan tidak boleh dipakai untuk kegiatan kampanye. Secara langsung, dia mengaku belum melihat kegiatan relawan yang dimaksud.
"Nanti kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan, kita belum tahu motifnya apa, pemerintah juga tidak ada komunikasi ke relawan itu," katanya.
Sebelumnya, sebuah foto di dalamnya terdapat wajah calon Wali Kota Medan nomor urut 01, Akhyar Nasution bersama lima orang membentangkan spanduk bertuliskan KI TA AMAN mencantumkan dua logo, satu logo mirip milik Pemerintah Kota Medan, dan satu lagi logo mirip milik PDAM Tirtanadi.
Dikabarkan, foto ini diabadikan di sela pernyataan dukungan dari komunitas Tionghoa yang diberi nama KI TA AMAN, di kediaman Akhyar Nasution, Jalan Intertip Medan, pada Senin, 5 Oktober 2020.
Akun Facebook Ardian Denny di grup Facebook Ini Medan Bung membagikan postingan foto tersebut, disertai caption Apakah Kampanye Ini Didanai Pemko Medan.
Postingan itu pun dikomentari akun Dika Sawung Galih dengan menuliskan, 'kok bawa-bawa logo Tirtanadi dan Pemko Medan yah. Kalau mau ikon, kenapa gak tugu yang di Sambu itu, entahlah bingung awak nengoknya," tulisnya.
Menanggapi foto yang beredar luas di media sosial ini, Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby Nasution - Aulia Rachman, Sugiat Santoso menegaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan harus bersikap.
"Acara dukungan yang dilakukan oleh komunitas Tionghoa KI TA AMAN kepada Akhyar Nasution - Salman Alfarisi, dengan membentangkan spanduk yang mencantumkan logo institusi Pemko Medan, itu melanggar aturan Bawaslu," kata Sugiat, Rabu, 7 Oktober 2020 malam.
Sejak awal, tegas Sugiat, institusi negara mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi hingga tingkat kota harus netral. "Harus netral. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan pasangan calon," katanya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut ini menegaskan, pihaknya mengecam keras sikap relawan KI TA AMAN yang memperalat simbol Pemko Medan sebagai bentuk dukungan kepada Akhyar Nasution - Salman Alfarisi.
Tim advokasi, sambung Sugiat, akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. "Bawaslu harus tegas, panggil pihak relawan KI TA AMAN dan Akhyar Nasution, jangan sampai ini dibiarkan terus-menerus terjadi, bahwa simbol institusi Pemko Medan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya. Hal itu juga bisa mempengaruhi psikis ASN dan juga warga, bahwa seolah-olah Pemko Medan digunakam untuk kepentingan sesaat Akhyar Nasution," ujar mantan Ketua KNPI Sumut ini.
Komisioner Bawaslu Medan, Raden Admiral dihubungi wartawan mengaku, terkait hal tersebut belum ada laporan ke Bawaslu.
"Terima kasih atas informasinya, ini merupakan informasi awal, karena belum ada laporan lain terkait masalah ini. Jadi untuk tindak lanjutnya, akan kami lanjutkan ke Panwascam Medan Timur untuk melakukan klarifikasi," kata Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Medan ini. []
