Padang - Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berkomitmen mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan merata di daerah tersebut. Hal itu telah dilakukannya sejak tahun 2019.
Ini kabar baik dan semoga menjadi contoh daerah lainnya di luar Kabupaten Solok.
"Pegawai Pemkab non-ASN, wali nagari beserta perangkatnya sampai pelaku usaha," kata Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok, Kamis, 24 September 2020.
Tahun 2019, kata Gusmal, Pemkab Solok telah mendaftarkan sebanyak 1.817 orang ke BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di 63 instansi. Selain itu, Pemkab Solok juga mendaftarkan sebanyak 33 wali nagari plus perangkatnya.
"Sisanya 41 nagari dan mudah-mudahan terlaksana tahun 2021," katanya.
Gusmal memastikan, Pemkab Solok akan terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. Harapannya, semua tenaga kerja non-ASN di Kabupaten Solok terlindungi jaminan sosialnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok Muhammad Fanani mengapresiasi perhatian Bupati Solok terhadap para pekerja. Menurutnya, sampai hari ini, sudah seluruh pegawai non-ASN di semua SKPD Kabupaten Solok terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini kabar baik dan semoga menjadi contoh daerah lainnya di luar Kabupaten Solok," katanya.
Saat ini, kata Fanani, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diberi kemudahan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam, yakni pandemi Covid-19. Kemudahan ini terhitung sejak Agustus 2020 hinggga Januari 2021. []
