Pesisir Selatan - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dinilai lamban dalam menangani dampak penyebaran virus corona (Covid-19). Mulai dari persoalan anggaran, bantuan, hingga sosialisasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga ke tingkat nagari.
Harusnya segera dibagikan. Kok pemerintah daerah sekarang masih saja melakukan pendataan soal siapa saja penerimanya.
Hal ini dinyatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pessel, Syafril Saputra. Setidaknya, ada empat poin penting yang dikritiknya terkait lambatnya penanganan Covid-19 di Pessel.
Pertama, kata Syafril, terkait lamanya proses refocusing anggaran percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Padahal, tim Gugus Tugas Pessel telah duduk bersama dengan pimpinan dewan.
"Dulu mereka (Pemkab) telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 75 miliar, namun hingga hari ini masih belum ada laporannya masuk ke dewan," katanya, Rabu, 22 April 2020.
Kedua, belum adanya kejelasan soal siapa saja warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten maupun hasil refocusing anggaran nagari.
Padahal, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno telah menerbitkan surat terkait kuota penerima BLT di Pessel, sebagai dampak kebijakkan pemerintah dalam percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Kuota penerima di Pessel sebanyak 11.337 keluarga.
"Harusnya segera dibagikan. Kok pemerintah daerah sekarang masih saja melakukan pendataan soal siapa saja penerimanya," tuturnya.
Ketiga, belum jelasnya instruksi bupati hingga ke tingkat nagari terkait penerapan PSBB yang telah dimulai sejak Rabu, 22 April 2020. Akibatnya, pemerintah nagari menjadi bingung.
"Semua toko yang seharusnya tutup kini masih buka. Di pasar-pasar tradisional masih terjadi keramaian. Penumpukan orang pun tetap berlanjut, pelaksanaan PSBB di Pessel terkesan tidak masksimal," katanya.
Keempat, pemerintah kabupaten terkesan lalai dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Buktinya, hingga kini jumlah warga yang berstatus positif covid terus bertambah.
Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Pessel Rinaldi Dasar membenarkan belum selesainya proses refocusing anggaran terkait percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Menurutnya, saat ini anggaran itu masih dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kan paling lambat 23 April 2020, sesuai yang telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan segera selesai," tuturnya.
Terkait penyaluran BLT dari pemerintah provinsi, dirinya pun mengakui masih dalam proses pendataan penerima. Pemerintah kabupaten masih menunggu kejelasan soal siapa jasa penerima Kartu Pra Kerja, sehingga tidak ada penerima yang berdempet.
"Itu sudah sesuai permintaan Gubernur Irwan Prayitno saat video confrence dengan 19 bupati dan wali kota pada Senin, 20 April 2020. Geburnur minta validasinya harus pas. Jangan sampai ada keributan," tuturnya. []
