Jakarta – Pemimpin sekelompok politisi Myanmar yang digulingkan dalam kudeta militer berjanji untuk melanjutkan "revolusi" melawan pihak otoritas yaitu junta militer. Dalam pidato publik pertama, Mahn Win Khaing Than mengatakan: "Ini adalah saat tergelap bangsa dan fajar sudah dekat".
Dari persembunyian, dia memimpin sekelompok legislator yang menolak kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil de facto, Aung San Suu Kyi.
Sebanyak 12 pengunjuk rasa dilaporkan tewas pada hari Sabtu, 13 Maret 2021. Gelombang protes di Myanmar (juga dikenal sebagai Burma) telah terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
NLD menang telak dalam pemilihan tahun lalu, tetapi militer mengatakan pemilihan itu dipenuhi kecurangan.
Anggota parlemen NLD yang berhasil lolos dari penangkapan membentuk kelompok baru, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), dengan Mahn Win Khaing Than ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
CRPH berharap mendapatkan pengakuan internasional sebagai pemerintah sah Myanmar.
Apa yang dikatakan Mahn Win Khaing Than?
Dalam pidatonya di Facebook, Mahn Win Khaing Than mengatakan: "Inilah saatnya bagi warga kita untuk menguji ketahanan di saat-saat kelam.
"Untuk membentuk sebuah demokrasi federal, dengan semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai macam penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade ... revolusi ini adalah kesempatan kita untuk berjuang bersama.
"Terlepas dari perbedaan kita di masa lalu, inilah saatnya kita harus bergandengan tangan untuk mengakhiri kediktatoran untuk selamanya."
Militer menganggap CRPH sebagai kelompok ilegal dan memperingatkan bahwa siapa pun yang bekerja sama dengan mereka akan menghadapi dakwaan makar.
Pada hari Sabtu, setidaknya 12 pengunjuk rasa tewas di Myanmar, menurut BBC Burma dan saksi mata.
Apa latar belakangnya? Pengamat internasional independen telah membantah klaim militer bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum November 2020. Mereka mengatakan tak mendapati adanya penyimpangan.
Pekan lalu, militer menuduh Suu Kyi secara ilegal menerima 600.000 dolar AS (Rp 8,6 miliar) dan 11 kg emas. Tidak ada bukti yang diberikan terkait tudingan itu dan anggota parlemen NLD membantah tuduhan tersebut.
Suu Kyi telah ditahan selama lima minggu terakhir di lokasi yang dirahasiakan dan menghadapi beberapa tuduhan lainnya termasuk menyebabkan "ketakutan", memiliki peralatan radio secara ilegal, dan melanggar aturan pencegahan Covid-19.
Sejak kudeta, militer telah menggunakan kekerasan untuk mencoba memadamkan protes, menyebabkan puluhan orang tewas dan memicu kecaman internasional yang meluas.
AS telah mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta, sementara langkah-langkah juga diambil untuk memblokir akses militer terhadap 1 miliar dolar AS uang pemerintah yang disimpan di AS.
Militer menepis kritik atas tindakannya dan malah menyalahkan Suu Kyi atas kekerasan tersebut (bbc.com/indonesia). []