Beirut - Insiden ledakan bahan kimia di gudang penyimpanan Pelabuhan Beirut semakin membuka bobrok pemerintahan Lebanon. Negara dengan julukan Paris di Timur Tengah ini terancam menghadapi pengunduran diri massal anggota kabinet.
Pada akhir pekan lalu, sejumlah menteri mengadakan pertemuan untuk membicarakan kemungkinan pengunduran diri. Menteri Penerangan Lebanon, Manal Abdel Samad sudah menyampaikan keputusan hengkangkanya dari kabinet pada Minggu malam.
Jika pemerintah menyetujui pengunduran diri massal dan akan mengumumkan pada Senin mendatang, maka saat itu juga Lebanon berada di bawah pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Baca Juga: Negara Donatur Minta Lebanon Lakukan Reformasi
"Saya minta maaf kepada rakyat Lebanon karena gagal memenuhi aspirasi. Perubahan tetap sulit dipahami karena kenyataan tidak sesuai dengan aspirasi, dan setelah kengerian bencana Beirut, oleh karena itu saya mengajukan pengunduran diri dari pemerintahan," katanya seperti diberitakan dari Arab News, Senin, 10 Agustus 2020.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Damianos Kattar mengatakan kepada Perdana Menteri Hassan Diab selama pertemuan menteri pada hari Minggu: "Teman anak-anak saya meninggal menjadi korban ledakan Beirut dan saya tidak dapat terus melakukan tanggung jawab ini dalam kementerian."
Rakyat Lebanon tidak mempercayai hasil penyelidikan lokal dan menyerukan penyelidikan internasional.
Sumber-sumber kementerian mengatakan kepada Arab News bahwa Perdana Menteri Diab meminta para menteri menunda keputusan untuk mundur. Menurutnya, Kabinet akan bertemu pada Senin untuk membahas pengunduran diri massal daripada keluar secara perseorangan.
Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri pada hari Minggu mengumumkan bahwa sidang terbuka Parlemen akan digelar mulai Kamis mendatang. Parlemen akan mengajak pemerintah untuk membicarakan masalah pengunduran diri massal. Jika pemerintah menyetujui pengunduran diri massal dan akan mengumumkan pada Senin mendatang, maka saat itu juga Lebanon berada di bawah pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron menjadi pemimpin dunia yang mengunjungi Lebanon pasca ledakan besar di Beirut. (Foto: EPA|BBC News).Seorang anggota Blok Parlemen Masa Depan, Assem Araji mengatakan tidak ada tenggat waktu khusus bagi presiden untuk mengadakan konsultasi parlemen guna menunjuk perdana menteri baru. "Ini yang terjadi di pemerintahan sebelumnya dan butuh waktu lama, tetapi dengan keadaan saat ini, konsultasi seharusnya berlangsung cepat," katanya kepada Arab News.
Kata Araji lagi, “Kami menghadapi masalah besar. Kejahatan akibat kelalaian, dan ada tragedi kemanusiaan yang sangat besar yang membutuhkan penyelidikan internasional untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ini."
Menurutnya, negara telah memberikan tenggat waktu enam hari untuk mengeluarkan hasil penyelidikan. Namun, rakyat Lebanon tidak mempercayai hasil penyelidikan lokal dan menyerukan penyelidikan internasional.
Baca Juga: Macron Serukan Perubahan Besar Lebanon Pasca Ledakan
Seperti diberitakan sebelumnya, akibat ledakan tumpukan besar amonium nitrat yang disimpan selama enam tahun di gudang penyimpanan Pelabuhan Beirut mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal, dan sekitar 6.000 luka-luka, serta ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tragedi dan kekacauan menyulut kemarahan publik, yang sudah jengah dengan merebaknya praktik korupsi, ketidakmampuan dan kelalaian pihak berwenang.[]
