Pemerintah Upayakan Program Perlindungan Sosial

Budi Gunadi Sadikin mengakui ada beberapa Program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya agar dapat tercapai oleh pemerintah.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020 (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin mengakui ada beberapa Program Perlindungan Sosial yang masih terus diupayakan realisasinya agar dapat tercapai oleh pemerintah. 

Budi menjelaskan, program itu seperti bantuan langsung tunai desa dengan anggaran Rp 31,8 triliun dan realisasi tercapai sebesar 30 persen atau baru Rp 10 triliun.

Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya

Budi menyebut, target penerima bantuan sebanyak 11 juta Kartu Keluarga (KK). Meskipun demikian, ia menambahkan, penyalurannya tetap mengalami kenaikan 10 persen sejak diluncurkan pada Juli lalu.

"Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya. Daripada menyerahkan uang secara langsung pada masyarakat miskin di desa, yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa," kata Budi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 September 2020.

Dia menuturkan, ada beberapa program yang perlu dibenahi yaitu pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) . Dalam Program Subsidi Bunga UMKM, kata dia, anggaran yang disediakan sebesar Rp 35 triliun.

"Tetapi realisasinya baru tercapai Rp 3 triliun atau persentasenya 7,20 persen. Namun dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp 317 triliun," ujarnya.

"Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM," ucap Budi menambahkan.

Selain itu, menurutnya, ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Yang pertama menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif dengan DIPA anggaran Rp 22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Sementara, realisasinya saat ini sudah mencapai 31,79 persen.

"Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp 27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya," ucapnya.

Kemudian, kata dia, program selanjutnya yang baru diluncurkan ialah Subsidi Gaji pada para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Anggaran tersedia Rp 37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp 19 triliun atau 7,9 persen.

"Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," kata Budi.[]

Berita terkait
DPR Nilai Pemerintah Memaksa Masyarakat Beli Pertamax
Anggota DPR menilai pemerintah seakan ingin memaksa masyarakat untuk membeli Pertamax yang terbilang lebih mahal dari Premium dan Pertalite.
DPR Minta Pemerintah Naikkan Lifting Minyak
Komisi VII DPR meminta pemerintahuntuk menaikkan pencapaian lifting minyak nasional.
Sukamta Tegaskan Usul Kesejahteraan TNI Ditingkatkan
Sukamta menjelaskan, maksud dari ucapannya itu hanya untuk mendorong Kementerian Pertahanan memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI.
0
Mendagri Lantik Tomsi Tohir sebagai Irjen Kemendagri
Mendagri mengucapkan selamat datang, atas bergabungnya Tomsi Tohir menjadi bagian keluarga besar Kemendagri.