Jakarta - Salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi jika pandemi Covid-19 sudah benar-benar bisa dikendalikan adalah melanjutkan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Investor asing pun diundang untuk masuk dalam proyek tersebut.
Kementerian PPN/Bappenas merilis bahwa produk domestik bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita.
Status Indonesia dari upper middle income yang tercermin dari gross national income (GNI) per kapita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi lower middle income dengan GNI per kapita sebesar USD 3.806,4 di 2020.
Maka untuk mengembalikan status Indonesia menjadi upper middle income country pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam siaran pers pada Selasa, 8 Februari 2021 di Jakarta, mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp 5.817,3 - Rp 5.912,1 triliun.
Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi.
Dengan demikian, pada 2021 dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52 - Rp 1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5 - 5,5 persen.
Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran IKN.
Pembangunan rumah dan kantor di IKN, menurut dia, akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun.
Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 - 1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.
Dengan kebutuhan Rp 500 triliun dan ditawarkan ke swasta itu akan mengurangi beban pemerintah
“Sekarang kami memberikan business opportunity bagi swasta di IKN tapi ada syaratnya, pandemi harus dikendalikan. Pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat diatasi, yaitu dengan menurunkan positivity rate dan menahan laju pertambahan kasus agar angka reproduksi virusnya (Rt) menjadi 0.9,” ujar Suharso.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata kesempatan tersebut mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas membuka peluang kepada investor asing dan dalam negeri untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Nantinya kata dia, investor bisa masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Rudy menyebut, sejumlah investor asing dan dalam negeri menyatakan tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN.
Baca juga:
- Jokowi Serahkan RUU Ibu Kota Negara Usai Reses DPR
- Suharso: Pindah Ibu Kota Negara Bukan Perkara Sepele
"Sebenarnya sebelum Covid-19 pun yang dari luar negeri sudah banyak, tapi mereka melihat ini akan dimulai setelah semua (wabah Covid-19) terkontrol," jelas Rudy, dikutip dari cnbcindonesia.com.
"Apakah mungkin dengan SWF? Dimungkinkan. Kami lihat mekanisme-mekanismenya, kami lihat kegiatannya seperti apa, itu bisa didalami lebih lanjut," kata Rudy.
Rudy menyebut, dibutuhkan dana Rp 500 triliun hingga tahun 2024 untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Berharap masuknya investor asing dan dalam negeri pembangunan perumahan dan perkantoran bisa mengurangi beban APBN.
"Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah," ungkapnya.
Suharso Monoarfa mengaku kementeriannya sudah melakukan penghitungan agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak menggunakan dana dari APBN, yakni dengan skema perjanjian build lease and transfer kepada swasta, untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran.
Build lease and transfer merupakan bentuk perjanjian kerja sama pemerintah swasta di mana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya.
Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerja sama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah.
"Dengan kebutuhan Rp 500 triliun dan ditawarkan ke swasta itu akan mengurangi beban pemerintah dan memberikan kesempatan satu bisnis opportunity yang baik dan akan menggerakkan ekonomi," tuturnya.[]
