Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyetujui pemberian subsidi listrik untuk kelompok pelaku usaha selain berpenghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai bulan Desember.
Dalam rapat terbatas hari ini, Senin, 27 Juli 2020 bersama Presiden Joko Widodo, Airlangga juga menyampaikan rencana relaksasi daripada abonemen ataupun biaya listrik.
“Bila menggunakan charge PLN yang minimum charge, maka yang sosial ini mulai Juli sampai Desember memerlukan untuk membayar sebesar Rp521,7 miliar, sedangkan yang terkait dengan bisnis Rp2,37 triliun, sedangkan industri Rp2,7 triiliun,” kata Airlangga usai ratas, melalui video confrence, Senin, 27 Juli 2020.
Bila menggunakan charge PLN yang minimum charge, maka yang sosial ini mulai Juli sampai Desember memerlukan untuk membayar sebesar Rp521,7 miliar.
Baca juga: BPJS Naik Lagi, Airlangga: Demi Keberlanjutan
Ia menjelaskan keputusan ini berdasarkan aspirasi dari industri dan pariwisata, yang meminta keringanan untuk pembayaran minimum listrik dan saat ini jumlah pelanggan di bidang sosial ada 112.223 pelanggan, untuk bisnis 330.653, serta industri sebesar 28.886.
Menurut dia, total yang seharusnya dibayarkan bulan Juli sampai dengan bulan Desember yakni sebesar Rp5,6 triliun. Namun, apabila pengusaha membayar sesuai dengan penggunaan, maka listrik untuk sosial itu mereka bayar sebesar Rp235,8 miliar, bisnis Rp1.069,7 miliar, sedangkan industri Rp1.313,3 miliar.
“Total yang dibayar oleh pengguna listrik baik itu sosial, bisnis maupun industri sebesar Rp2.618,8 miliar. Sehingga delta yang dibayarkan ataupun disubsidi pemerintah itu sebesar 3 triliun yang terdiri dari 285,9 untuk listrik pengguna sosial, kemudian 1,3 triliun untuk bisnis, sedangkan 1,4 triliun untuk industri,” ujarnya.
Baca juga: Airlangga Hartarto: Mal di Jakarta Belum Buka 5 Juni
Airlangga menjelaskan, terkait program Untuk Indonesia Tumbuh, upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan ekspor, transformasi tambahan perluasan perpajakan, maupun cukai, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lain.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan program yang disebut Beli Produk Indonesia dan program Beli Produk Indonesia ini antara lain Menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat dan ini akan dicampur untuk penggunaan aspal.
“Kementerian Perindustrian akan melakukan pembelian untuk bahan baku industri kecil dan menengah, dan berbagai kementerian yang lain sedang mempersiapkan program-program lainnya,” ucap dia. []
