Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa memilih vaksin Covid-19 (C-19) merupakan tindakan untuk hendak mempengaruhi psikologis rakyat.
Sukamta menjelaskan, saat ini berbagai negara berlomba-lomba ingin menemukan vaksin C-19. Menurutnya, beberapa negara ada yang berani menawarkan, hingga memberikan perkiraan harga, namun vaksin belum selesai uji klinik fase ketiga.
Upaya menenangkan masyarakat perlu, namun jangan sampai berbuah kerugian baik bagi rakyat maupun negara
"Pemerintah terkesan terburu-buru dengan memutuskan vaksin produksi Sinovac yang akan digunakan. Padahal uji klinis tahap 3 yang dilakukan Sinovac bekerjasama dengan Bio Farma belum keluar hasilnya, apakah efektif menangkal virus Covid-19 atau tidak," kata Sukamta melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 27 Agustus 2020.
"Kemudian penelitian-penelitian terbaru menunjukan bahwa Covid-19 mengalami mutasi sehingga dimungkinkan ketika uji klinis tahap 3 berhasil namun pada saat vaksinasi secara massal Covid-19 telah memiliki mutasi berbeda sehingga tidak efektif," ucapnya menambahkan.
Dengan langkah ini, lantas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, pemerintah sedang mempengaruhi psikologi masyarakat dan khususnya pelaku bisnis.
Dia beranggapan, negara sedang ingin memberikan keyakinan bahwa pemerintah sudah berada di jalan yang benar dalam penanganan C-19 setelah mengadakan perjanjian komitmen penyediaan vaksin.
Namun, kata dia, langkah ini bisa menjadi blunder dikemudian hari apabila ternyata vaksin C-19 ini tidak efektif. Sehingga berdampak pada rentannya kesehatan masyarakat dan kerugian negara.
"Kami berharap kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga kehati-hatian dalam menentukan vaksin. Vaksin harus benar-benar tepat dan efektif untuk melindungi masyarakat di Indonesia," ucapnya.
Sukamta juga berpesan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun walaupun kelak ditemukan obat maupun vaksin.
Selanjutnya, pemerintah melalui kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah terjalin kerjasama produksi vaksin C-19 dengan perusahaan Sinovac asal China.
Kata Sukamta, alasan pemerintah memilih perusahaan ini berdasarkan pada berpengalaman Sinovac dalam hal pengembangan vaksin SARS kemudian, mempunyai produk yang memenuhi pre-kualifikasi WHO dan kesamaan platform produksi dengan Bio Farma yakni inactivated vaccine.
"Namun menurut info yang beredar luas vaksin produksi Sinovac merupakan vaksin dengan harga termahal dibandingkan dengan vaksin Covid-19 yang di produksi oleh perusahaan lain dan belum teruji efektif mematikan virus Covid-19," kata dia.
- Baca juga: Ma'ruf Minta Bio Farma Percepat Produksi Vaksin Corona
- Baca juga: PKS: Jangan PHP Klaim Produksi Obat dan Vaksin Corona
"Upaya menenangkan masyarakat perlu, namun jangan sampai berbuah kerugian baik bagi rakyat maupun negara," tambah Sukamta.
